Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Akibat Tidak dilengkapi Dokumen Karantina dari Daerah Asal

Abstract

Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan peran karantina hewan dapat menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produknya di dalam wilayah Indonesia diantaranya adalah banyaknya pelanggaran tindakan karantina oleh masyarakat, kurangnya dukungan berbagai pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah, munculnya berita negatif terhadap karantina di media baik cetak maupun media sosial dimana semua hal tersebut lebih didominasi pada minimnya pengetahauan masyarakat dan pihat-pihak terkait terhadap peran dan fungsi karantina dimasyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal yang mesti diketahui oleh lapisan masyarakat, peran penyidik PPNS dalam penegakkan hukum atas pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal dan hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas dalam penanganan kasus pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi oleh dokumen persyaratan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan sifat yuridis normatif. Adapun data penelitian berasal dari data sekunder dari studi pustaka dan laporan kegiatan penindakan Badan Karantina Pertanian yang dianalisis secara kualitatif. Dari analisis data penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal di Indonesia diatur dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Karantina masih rendah dalam penanganan kasus pelangaran karantina dan terdapat hambatan yuridis berupa lemahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran karantina yang terkandung dalam UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.Masih lemahnya personil penegak hukum (PPNS Karantina) dan kurangnya sarana dan prasaran pendukung penegakkan hukum. Sedangkan hambatan non yuridis berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang karantina, budaya kerja personil karantina yang belum optimal serta tindakalanjut penegakan hukum yang belum optimal dari pengambil kebijakan. Oleh karena itu disarankan untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang karantina dan peningkatan personil serta sarana dan prasarana tindakan karantina. The lack of understanding and public awareness of the role of animal quarantine can cause various obstacles in the implementation of the control of the expenditure and the introduction of animals and their products within the territory of Indonesia such as the number of violations of quarantine measures by the community, the lack of support from various policy holders both at the center and in the regions, the emergence of negative news To the quarantine in the media both print and social media where all things are more dominated by the lack of community and stakeholder recognition of the role and function of quarantine in the community. Therefore, in this paper will discuss how the legal arrangement of animal expenditures and income between areas and from abroad that must be known by the layers of society, the role of PPNS investigators in law enforcement for breach of expenditure and animal income from the origin and obstacles experienced By officers in handling cases of breach of expenditure and import of animal due to not equipped by requirement document using descriptive research method with normative juridical character. The research data is derived from the secondary data from literature study and report on the action activities of Agricultural Quarantine Agency which analyzed qualitatively. From the analysis of research data that can be concluded that the legal arrangement of animal expenditure and income from the origin in Indonesia is regulated in Article 5, Article 6 and Article 7 of Law No. 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. The role of Civil Servant Investigators in Quarantine is still low in the handling of cases of quarantine and there are juridical barriers in the form of weak sanctions for perpetrators of quarantine violations contained in Law No. 16 of 1992 on Quarantine of Animal, Fish and Plants.Masih weak law enforcement personnel (PPNS Quarantine) And lack of means and infrastructure of law enforcement supporters. While non juridical obstacles in the form of lack of public knowledge about quarantine, work culture of quarantine personnel that has not been optimal and follow-up of law enforcement that has not optimal from policy maker. It is therefore advisable to revise the quarantine law and to increase the personnel and facilities and infrastructure of quarantine measures.