Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesadaran berserikat dan berkumpul telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan lahimya berbagai Organisasi seperti Budi Utomo (1908); Syarikat dagang Islam (1911); Muhamadiyah (1912);Jong Java, Jong Celebes , Jong Ambon dll (1918);Nahdatul Ulama (1926). Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarkat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dalan1 menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat mempunyai hak dan kewajiban. Unutk itu telah diimbangi dengan regulasi dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan melalui Permendagri Nomor 33 Tahtm 2012 tentang pendaftaran Organisasi dilingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan Daeral1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan dalam rangka mendalami tentang aspek implementasi Pennendagri Nomor 33 tahun 2012 khususnya tingkat Provinsi Sumatera Utara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian berkaitan dengan peningkatan sikap berani mengajukan petanyaan dan sikap bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi mendukung implementasi pendaftaran Onnas dan L SM tanpa mengurangi pemberdayaan dan tujuan berdirinya Onnas dan LSM