Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Pasal 90 Undang•Undang Nomor 15 Tahun 2001 Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan

Abstract

Setiap kebijakan, setiap program dan setiap langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia ialah Pancasila dan Uodang-undang Dasar 1945. Tindakan-tindakan pemerintah harus bersumber dan memperkokoh pelaksanaan Pancasila dan Undaog-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah diketahui pada saat ini dibidang hukum pada umumnya mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban disegala bidang kehidupan masyarakat dan untuk segala peraturan yang berlaku demi tercapainya stabilitas yang kokoh, hal ini tidak saja berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Indonesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Every policy, every program and every step to be taken must be can be returned to the foundation of the state life of the Indonesian nation is Pancasila and Uodang of the 1945 Constitution. Government actions must originate and strengthen the implementation of Pancasila and Undaog of the 1945 Constitution. As is well known at this time in the field of law in general has the duty to maintain or maintain security and order in all the field of public life and for all regulations that apply for the sake of achieve solid stability, this does not only apply to foreign nationals who commits a criminal offense within the territory of the State of Indonesia.