Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Medan

Abstract

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan membentuk Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana penanganan Iingkungan perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini dapat juga dirasakan di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Medan. Sampel penelitian digunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu sebanyak 43 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan belum berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) belum efektif adalah : kurang optimalnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang ada, keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait