Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Tingkat Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 (Studi Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar penerapan sistem penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada skup pendidikan fonnal yaitu Sekolah Dasar dengan membatasi wilayah penelitian pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Denai adalah disebabkan luasnya lingkup penyaluran BOS yang meliputi seluruh Indonesia, dan pada keadaan ini penulis membatasi pada lingkup sampel yang cukup kecil, dalam kerangka mengetengahkan permasalahan BOS dibubungkan dengan Hukum AdministraSi Negara. Untuk membahas skripsi ini maka dketengahkan permasalahan tentang apakah penyaluran dana BOS di Kecamatan Medan Denai sudah mampu meningkatkan mutu sekolah dan masalah-masalah spa saja yang timbul dalam penyaluran BOS di Kecamatan Medan Denai. Agar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas dapat diteliti maka dilakukan penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui penyaluran dana BOS di Kecamatan Medan Denai sudah mampu meniagkatkan mutu sekolah. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai dana BOS yang diberikan kepada siswa. Dimana semua sekolah pada tingkat pendidikan dasar khususnya SD mendapatkan bantuan BOS dan pemberian dana Bos tersebut bervariasi sesuai dengan keberadaan dan keanekaragaman siswa yang terdapat di sebuah sekolah pendidikan dasar. Apabila dihubungkan dengan mutu sekolah maka keberadaan dana BOS pada dasarnya hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap mutu sekolah karena dana BOS tidak diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana sekolah tetapi lebih berperan dalam meningkatkan peran siswa untuk mcngikuti proses belajer mengajar. Masalah-masalah yang timbul dalam penyaluran BOS di Kecamatan Medan Denai meliputi : Kurangnya kerjasama antara sekolah dengan orang tua wali murid, orang tua dan wali murid tidak mengetahui nilai bcsaran dana yang diterima siswa melalui BOS, terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh pelaku-pelaku penyaluran BOS serta kurang dipahami penyaluran dana BOS oleh sekolah.

The discussion of this thesis is about the implementation of the school operational assistance (BOS) distribution system in the formal education scope, namely elementary schools by limiting the research area to Medan Denai District, Medan City. The research was conducted in Medan Denai Subdistrict, due to the wide scope of BOS distribution covering all of Indonesia, and in this situation the authors limit the scope of the sample to a fairly small size, in the framework of presenting the problem of BOS in conjunction with the State Administrative Law. In order to discuss this thesis, the issue of whether the distribution of BOS funds in Medan Denai Subdistrict has been able to improve the quality of schools and the spa problems that arise in the distribution of BOS in Medan Denai Subdistrict will be presented. In order for the problems described above to be researched, research was carried out in literature and field research in the Medan Denai District, Medan City. From the results of this study, it is known that the distribution of BOS funds in Medan Denai District has been able to improve the quality of schools. This can be seen from the amount of BOS funds given to students. Where all schools at the primary education level, especially SD, receive BOS assistance and the distribution of the Bos funds varies according to the existence and diversity of students in a primary education school. If it is related to school quality, the existence of BOS funds basically only affects the quality of schools indirectly because BOS funds are not intended for the provision of school facilities and infrastructure but rather have a role in increasing the role of students in participating in the teaching and learning process. Problems that arise in the distribution of BOS in Medan Denai Subdistrict include: Lack of cooperation between schools and parents of parents, parents and guardians of students who do not know the value of the amount of funds received by students through BOS, misuse of positions by BOS channeling actors and the distribution of BOS funds by schools was poorly understood.