Analisis Juridis Terhadap Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Macet di PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda

Abstract

Dalam praktek perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima modal sebagai pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Sebelum kredit menjadi macet maka terlebih dahulu kredit tersebut bermasalah. Apabila timbul kredit macet dalam praktek pemberian kredit oleh suatu bank maka tingkatan selanjulnya adalah penyelesaian kredit macet tersebut. Pada Bank Pemerintah penyelesaian kredit macet secara ekstrem dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Penyelesaian kredit macet oleh instansi ini didasarkan kepada adanya penyerahan kasus dari Bank Pemerintah kepada BUPLN, sehingga dengan adanya penyerahan tersebut maka dapat diambil tindakan hukum selanjutnya oleh BUPLN.