Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14099
Title: Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 1011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie)
Authors: Anwar
metadata.dc.contributor.advisor: Kusmanto, Heri
Isnaini
Keywords: Implementasi Kebijakan;Pajak Penerangan Jalan;Policy Implementation;Street Lighting Tax
Issue Date: 2-Sep-2016
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;141801046
Abstract: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Termasuk ke dalam subjek pajak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Sampel penelitian digunakan proporsional random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan proporsional dan acak sebanyak 44 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie dilihat dari aspek Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan disposisi atau sikap para pelaksana, telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sendiri terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu ketidak pahaman masyarakat yang mengira jika membayar listrik secara langsung telah membayar pajak itu bisa memasang lampu secara liar atau ilegal, serta banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan PLN. Act Number 28 of 2009 about local tax and Levy County, which is a refinement include maintenance and repair street lights. Included in the subject of the Tax Act Number 34 of 2004 on Regional Taxes and Levies the Tax Area, explained that street lighting area is taxes on the use of electric power on the condition that the relic is available street lighting, which accounts are paid by the local Government of street lighting is the use of electricity to light up the road a public account paid for by local governments. So the tax revenues derived from taxes street lighting will be used to fund street lighting on public roads in the poll tax of street lighting is a private person or entity that uses electric power. The taxpayer is a private person or entity that a Subscriber or user of electricity and electrical power. This research aims to analyze the implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting, Taxes on Financial and wealth Manager Service area of Pidie. Sample research used proportional random sampling, that sampling conducted with proportionate random and as many as 44 people. In the study conducted data analysis technique that is descriptive method, a method where the data obtained was compiled later interpreted so as to provide information against the problems examined by using a single table. The results of this study indicate that implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting on the Tax Office of the Manager of finance and wealth of Pidie Area seen from the aspect of the standards and policies/goals and policy objectives, resources, implementing organizational Characteristics, communication between the Organization and the related implementation activities, and disposition or attitude of the executor, has been running effectively in accordance with the existing provisions. The obstacles facing PLN tax contribution in improving the street lighting for the use of electrical power supplied by PLN alone there are some barriers include unfamiliarity of IE society that thinks if paying electricity directly have to pay taxes that could put the lights in the wild or illegal, as well as the large number of delinquent bills of account are not paid by electricity customers PLN.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14099
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141801046-Anwar-Fulltext.pdfCover , Abstract , Chapter I , II , III , Bibliography641.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.