Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia (Studi di Pomal Lantamal I Belawan)

Abstract

The crime of desertion is a form of deviation perpetrated by members of the military who bring the effects and impacts on the unity and members of the military that exist in unity. The problems raised in this research is how the legal rules governing the crime are dispersed in absentia, how the causal factors and efforts to overcome the crime in the absentia disersi in Pomal Lantamal I Belawan and how the process of examination of criminal offenses disersi in absentia in Pomal Lantamal I Belawan. This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data which exist in libraries. The normative or doctrinal legal research proposed in this study is a study of legal principles. The results of the study and discussion explaining the legal rules governing the crime of dispersion in absentia are found in: Article 124 paragraph (4) of Law Number 31 Year 1997, Article 141 paragraph (10) of Law no. 31 of 1997. The process of examining criminal offenses dispersed in absentia in Pomal Lantamal I Belawan was conducted after the Unity received a report on the existence of members of the TNI-AL leaving unity without a valid permit. Unity has made efforts in accordance with the applicable legal process but the defendant was not successfully found, the case was delegated to Military Police investigators to conduct inspections in the form of investigations in the search and find evidence. After the file is declared complete, the investigator delivers the file to the Military Oditur to be transferred to the Court. Because this is a criminal act, the case is delegated through the Decision Letter of Case Extension (Skeppera) from Commander Lantamal I as the Officer of Case Offering (Papera). Efforts to overcome the crime in absentia dispersed in Pomal Lantamal I Belawan can be done by way of trial the case of desertion in absentia if the Accused can not be presented at the hearing. If the Defendant is present at the hearing then the trial in absentia shall be terminated, The application of a grace period of six months, and three summons in the desertion trial in absence shall be met in accordance with the provisions of the law. The deadline for the timing.

Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan dan anggota-anggota militer yang ada di kesatuannya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana disersi secara in absentia, bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan serta bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana disersi secara in absentia ditemukan dalam:Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997. Proses acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dilakukan setelah Kesatuan menerima laporan tentang adanya anggota TNI-AL meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Komandan Lantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dapat dilakukan dengan cara menyidangkan perkara desersi secara absentia apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan. Apabila Terdakwa hadir di persidangan maka persidangan secara in absentia harus dihentikan, Penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absensia harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Batas akhir penghitungan waktu desersi, adalah pada saat pemeriksaan perkara tersebut di persidangan.