Kepemimpinan Camat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah di Kantor Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

Abstract

Untuk mengetahui lebih lanjut wilayah itu dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi yang disebut wiiayah administratif, maka wilayah-wilayah disusun secara vertikal, dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wiiayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari isi pelaksanaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka dikeluarkan undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kata yang bersifat otonom. Selanjutnya dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan. Kepala Kecamatan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.