Kedudukan dan Fungsi Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Abstract

The development of crimes that lead to actions detrimental to the public interest must be supported by legal instruments in the form of statutory regulations. Therefore, development in the field of law which is oriented towards the formation of statutory regulations as a means of embodiment of the law enforcement process must be positioned as a means of priority and support for national development, one of the processes is placing the criminalization of crimes against consumers. This criminalization must be based on laws and regulations relating to consumer protection. As for the basis for criminalization of consumer protection crimes is to increase consumer protection crimes in the Legal Area of ​​the Police, but the handling of this type of crime is inadequate.

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana perioritas dan penunjang pembangunan nasional, salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi kejahatan bagi konsumen. Kriminalisasi ini harus didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana perlindungan konsumen adalah semakin meningkatkan kejahatan perlindungan konsumen di Wilayah Hukum Polres,namun penanganan terhadap jenis kejahatan ini belum memadai.