Kekuatan Eksekutorial Dari Putusan dan Hakim Terhadap Harta Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah Sebagai Objek Sengketa yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Abstract

Result of this elite, concluded as follows: Inferential in general in 3 (three) form the protest of third party which do not follow in case current related to executing depletion (execute real) in the form of: a. Resistance by yuridis, b. Protest c. Resistance in physical. With the research having the character of "non litigasi" found "method punish" as guidance to determine attitude: delaying to execute and/or run the judge decision (execute) without awaiting process of conference of resistence case (derden verzet). This matter, enabled to remember the principality punish the "resistance" do not delay to execute. And sugestion, raised which is its nucleus; core as follows: Research in various area punish, very required to be law method found in practice, made as socialization object in straightening of law, by that, all justice searcher objectively to maintain its rights passing medium which do not oppose against the applicable law method. Properly action having the character of ambuscade to executing depletion (physical resistance) have to be confronted to trial, to be by that ambuscade tendency by mass can be overcome. For that, very expected Decree With Chief of Appellate Court RI, Kapolri, and Attorney General RI as for: Union look into to give the sanction punish to all barrier execute, by applying section of related to hardness action forcing team execute to become "burdened" to execute the judge decision (execute).

Hasil penelitan ini, disimpulkan sebagai berikut: Secara umum dapat disimpulkan dalam 3 tiga bentuk protes pihak ketiga yang tidak ikut dalam arus perkara yang berkaitan dengan eksekusi pengosongan (eksekusi riil) berupa: a. Perlawanan secara yuridis, b. Protes-protes/ pengaduan-pengaduan tertulis, c. Perlawanan secara fisik. Dengan penelitian yang berisfat "non litigasi" ditemukan "kaidah-kaidah hukum" sebagai pedoman untuk menentukan sikap: menunda eksekusi dan/atau menjalankan putusan hakim (eksekusi) tanpa menunggu proses sidang perkara perlawanan (derden verzet). Hal ini, dimungkinkan megingat azas hukum "perlawanan" tidak menunda eksekusi. Dan saran, diajukan yang pada intinya sebagai berikut : Penelitian di berbagai bidang hukum, sangat dibutuhkan, agar kaidah-kaidah hukum yang ditemukan dalam praktek, dijadikan sebagai objek sosialisasi dalam penegakan hukum, agar dengan cara itu, para pencari keadilan secara objektif untuk mempertahankan haknya melalui sarana yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Seyogianya tindakan yang bersifat penghadangan terhadap eksekusi pengosongan (perlawanan fisik) harus dihadapkan ke meja hijau, agar dengan cara itu kecenderungan penghadangan oleh massa dapat teratasi. Untuk itu, sangat diharapkan adanya Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI, perihal : Kesatuan pandang untuk memberikan sanksi hukum terhadap para penghadang eksekusi, dengan menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan yang memaksa tim eksekusi menjadi "terkendala" untuk melaksanakan putusan hakim eksekusi).