Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi DIkawasan Pariwisata Bandar Baru

Abstract

Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannnya. Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi eknomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan berupa pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata. Bandar baru adalah salah satu tempat wisata yang di yang terletak didaerah pengunungan bukit barisan yang kemudian banyak hotel dan bungalow untuk tempat peristrahatan para wisatawan yang kemudian disalahgunakan dalam pemakaiannya sebagai tempat prostitusi tidak resmi ,Prostitusi merupakan dilema sosial yang universal yang dihadapi oleh Indonesia dimana KUH Pidana tidak berdaya untuk diterapkan terhadap prostitusi, karena sangat minim dan sederhana sekali kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah prostitusi, dan kenyataan mengenai KUH Pidana sendiri tidak secara tegas mengancam hukuman pidana kepada si pelacur. Untuk menunjang penelitian tersebut diatas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (social-legal approach), mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis. Faktor sosiologis adalah hukum sebagai alat pengendali sosial, sedangkan faktor yuridisnya adalah prostitusi sebagai suatu delik susila.