Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Penerbangan Nasional

Abstract

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak. Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang . Pencatatan Kependudukan dalam hal kelahiran, perkawinan, dan perceraian juga banyak yang mengalami kendala. Oleh karena itu muncul beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Kantor Catatan Sipil dalam pencatatan kelahiran dan bagaimana peranan Kantor Catatan Sipil dalam pencatatan perkawinan dan perceraian. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, sebagai data utama. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan ditafsirkan secara logis serta sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam memberikan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran di Kota Medan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan dan Perceraian merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan dan perceraian itu telah terjadi.