Regulasi Konsesi Pelabuhan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) (Menurut UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan)

Abstract

Keberadaan PT Pelindo I sebagai BUMN yang menyediakan jasa kepelabuhanan memberikan kontribusi dalam jenis deviden, pajak, penerimaan nagara bukan pajak (PNBP) diantaranya kontribusi atas jasa labuh, jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal. Pelindo harus beroperasi dengan standar beragam yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Konsesi pelabuhan adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. UU No 17 Tahun 2008 Pasal 92 menyebutkan “Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian”. Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut : (1) Belum adanya ketentuan dan mekanisme konsesi, apakah fasilitas pelabuhan yang sudah dilaksanakan oleh Pelindo (eksisting) pengelolaan dan pengusahaannya termasuk bagian yang harus dikonsesikan atau hanya untuk fasilitas yang belum dikelola atau belum eksisting yang perlu dikonsesikan? Bagaimana kewenangan yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap aset-aset yang dimilikinya (eksisting), status tentang hak pengusahaan jasa pelabuhan yang telah dikelola, kerjasama usaha dengan pihak ketiga dan pentaripan yang telah dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terkait dengan adanya aturan tentang konsesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian undang-undang karena menggunakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan undang-undang tentang Pelayaran dan undang-undang tentang BUMN. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) UU No 17 Tahun 2008 dan PP No 61 Tahun 2009 menghapuskan monopoli dalam dalam bisnis kepelabuhan (2) Peranan hukum belum optimal karena belum adanya kepastian hukum dari perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian konsesi pelabuhan, menyebabkan pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akibatnya keberadaan PT Pelindo sebagai BUMN Pelabuhan semakin lemah (3) Regulasi konsesi untuk fasilitas dan aset pelabuhan yang akan di kelola PT Pelindo sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2009 pasal 1 angka 30, bahwa“ Konsesi adalah suatu pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada BUP untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu”, (4) Belum terdapat kejelasan apakah pengaturan konsesi pelabuhan yang diamanatkan dalam UU No 17 Tahun 2008 dan PP No 69 Tahun 2009 hanya untuk fasilitas pelabuhan baru yang belum dikelola atau berlaku juga untuk PT Pelindo yang selama ini sudah menjalankan pengelolaan pelabuhan sebelum undang undang tersebut lahir, (5) Pemberian konsesi fasilitas pelabuhan yang telah diusahakan diusahakan oleh PT Pelindo diberikan setelah dilakukan evaluasi aset dan audit secara menyeluruh terhadap aset PT Pelindo, namun hingga selesainya penelitian ini evaluasi aset tersebut belum dilakukan, (6) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tetap memiliki kewenangan terhadap aset-asetnya sendiri dipelabuhan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.