Akibat Hukum Tindak Pidana Disersi yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer 1-02 Medan)

Abstract

proses yang dijalankan terhadap pelaku tindak pidana disersi yang dimulai dari penyidikan sampai kepada penjatuhan hukuman dengan mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Militer 1-02 Medan. Untuk membahas pernyataan tersebut maka diajukan permasalahan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI AD dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD. Untuk melakukan pembahasan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian di Kumdam I/Bukit Barisan Medan. Dari hasil penelitian diketahui disersi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHP Tentara karena akibat-akibat dari disersi tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan timpangnya jalan sebuah organisasi ketentaraan, serta dapat membahayakan negara apabila diserang musuh. Kejahatan disersi adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentera perginya dengan syah tetapi ia tidak kembali lagi maka hal tersebut juga dapat dikatakan tentara tersebut telah melakukan disersi. Meskipun ada perbedaan ketentuan yang mengatur tentang tata cara beracara baik itu dalam sistem peradilan umum maupun sistem peradilan militer, dimana di dalam sistem peradilan umum dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang mengaturnya dan pada sistem Peradilan Militer dipakai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi dalam hal ketentuan pengaturan perbuatan pidana pada orang yang didakwa melakukan kejahatan termasuk disersi tersebut tetap dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara