Implementasi Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 201 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membuat suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu. Dengan diterbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu ini masih terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikannya yang belum optimal disebabkan belum adanya petugas yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan langsung pada domisili mahasiswa sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III, dimana terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, tingkah laku, struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2019 dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif di mana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pelaksanaan program tersebut didukung oleh struktur pelaksana yang baik di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukannya berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kelengkapan tata aturan yang terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan dinilai belum sepenuhnya dapat memberikan petunjuk yang jelas dan pelaksanaan verifikasi faktual mahasiswa masih belum optimal lantaran tidak tersedianya anggaran untuk mendukung hal tersebut. Diharapkan pihak pelaksana program dapat menambah jumlah personil yang ada atau adanya dibentuk tim untuk menjaring kelayakan yang dikatakan masyarakat kurang mampu In 2013 the Labuhanbatu Regency Government made a policy regulated in the Labuhanbatu Regent Regulation Number 7 of 2013 which has been amended several times and most recently by the Labuhanbatu Regent Regulation Number 14 of 2019 concerning the Third Amendment to the Labuhanbatu Regent Regulation Number 7 of 2013 concerning Guidelines for Providing Education Funds For Labuhanbatu Regency Students. With the issuance of this Regulation of the Regent of Labuhanbatu, there are still several obstacles in implementing it which are not yet optimal due to the absence of officers appointed to carry out direct examinations on student domiciles according to predetermined conditions. The theory used in this research is the theory of George C. Edward III, where there are four factors that influence the success or failure of policy implementation, namely communication, resources, behavior, and bureaucratic structures. This study aims to determine and analyze the implementation of Labuhanbatu Regent Regulation Number 14 of 2019 and analyze the supporting and inhibiting factors. In this study, the method used is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique used is descriptive analysis technique in which the data is in qualitative form, especially from interviews. The results of this study indicate that the program implementation policy is supported by a good implementing structure in the Public Welfare Administration Section at the Regional Secretariat of Labuhanbatu Regency and the Regional Financial and Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency. However, in its implementation, various things still need to be paid attention to and improved. The influencing factors, namely the completeness of the rules contained in the Implementation Guidelines are considered not fully able to provide clear instructions and the implementation of student factual verification is still not optimal because there is no budget available to support this. It is hoped that the program implementer can increase the number of existing personnel or a team will be formed to capture the feasibility of being said by the underprivileged community