Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perseorangan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabanjahe)

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka kelestarian hutan mulai terganggu. Seperti kenyataan yang kita lihat maraknya kasus penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah “illegal logging”. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Pelaksanaan penyidikan sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan dan menjaring para pelaku tindak pidana kehutanan. Kendala yang ditemui dalam penyidikan yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan, luas wilayah tidak seimbang dengan jumlah personil polisi hutan, banyak terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara serta tempat atau medan magnet yang sulit untuk ditempuh. Upaya yang dilakukan untuk mengatsai kendala tersebut lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dan kegiatan patroli bersama dikawasan yang tingkat illegal loggingnya tinggi dan memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat berpatisipasi. Dengan aparat penyidik dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging. Maka dari itu diharapkan penyidik lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi adanya tindak pidana ini, dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang lebih baik sehingga penyidik Polisi hutan terhindar dari kendala-kendala yang ada selama ini