Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Putusan : No. 540/Pid. B/ 2014/PN.Stb)

Abstract

Pembalakan hutan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit unutk diberantas. Hutan yang berfungsi sebagai salah satu penentu sistem peyangga kehidupan. Keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengadakan pengaturan-pengaturan hukum terhadap penebangan liar (illegal loging) yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu sehingga meminimalkan kerusakan yang terjadi. Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana illegal loging penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan study kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku literature-literature yang berkaitan dengan tindak pidana illegal loging. Undang-undang No. 41 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 19 tahun 2004 merupakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana illegal loging, akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dengan aparatur hukum melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal loging, maka oleh karena itu harus tunduk kepada undang-undang No.41 tahun 1999 jo. Undang-undang 19 tahun 2004, yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dan juga harus menjalankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait dengan kehutanan. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya preventif dan uapaya represif dalam melakukan pengawasana dan pencegahan tindak pidana illegal loging yang merupakan suatu usaha penanggulangan yang mungkin lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal loging.