Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn)

Abstract

Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan seiring berjalannya waktu dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat. Sejalan dengan itu, peluang untuk melakukan suatu tindak kejahatan juga semakin berkembang pesat, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kasus penggelapan terhadap mobil rental akhir-akhir ini sangat sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena mobil merupakan suatu barang yang nilai ekonomisnya cukup tinggi. Selain itu, penggelapan terhadap mobil rental juga dapat terjadi karena penyalahgunaan hak dan kepercayaan, yang dengan mudahnya seseorang untuk bisa melakukan penyewaan mobil kepada pihak rental mobil hanya dengan persyaratan yang terbilang mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan mobil rental dalam putusan nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah adalah studi keperpustakaan (library research). Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa Bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana penggelapan dalam kasus perkara putusan nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn yakni masih belum dapat terpenuhi karena selama proses persidangan mobil yang menjadi objek utama tidak dapat dihadirkan karena masih dalam proses pencarian. Sementara itu, kendala atau hambatan dalam proses persidangan dalam kasus Perkara Putusan Nomor 2297/Pid. B/2018/PN-Medan yaitu lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya persidangan. Diantaranya terdakwa dan korban tidak segera melapor atas kejadian tersebut dan pihak pegadaian tidak cermat dalam meneliti kepemilikan dari barang gadaian tersebut. Kemudian, ada satu orang yang masih menjadi DPO. Business opportunities in the car rental sector are considered to be increasingly promising over time due to the many requests from the public. In line with that, the opportunity to commit a crime is also growing rapidly, such as theft, fraud and embezzlement. Cases of embezzlement against rental cars have recently been very frequent in Indonesia, especially in the city of Medan and its surroundings. This is because the car is an item that has a high economic value. In addition, embezzlement of rental cars can also occur due to abuse of rights and trust, which makes it easy for someone to be able to rent a car to a car rental company only with relatively easy requirements. This study aims to determine the form of legal protection for victims of crime from the perspective of the Criminal Code and to find out the obstacles in providing legal protection for victims of embezzlement of rental cars in decision number 2297 / PID.B / 2018 / PN-Mdn. The type of research in this research is normative legal research. The nature of the research used is descriptive research. The data collection technique used in this research is library research. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of the analysis carried out, it is known that the form of protection for victims of embezzlement in the case of decision number 2297 / Pid.B / 2018 / PN-Mdn, which is still not fulfilled because during the trial process the car which is the main object cannot be presented because it is still in progress. search process. Meanwhile, obstacles or obstacles in the trial process in the case of Decision Case No. 2297 / Pid. B / 2018 / PN-Medan, namely the lack of legal awareness held by most of the community is one of the obstacles to the running of the trial. Among them, the defendant and the victim did not immediately report the incident and the pawnshop was not careful in examining the ownership of the pawn item. Then, there is one person who is still a DPO.