Aspek Hukum Pengalihan Hak Atau Kepemilikan Atas Objek Sewa Menyewa Tanpa Izin dari Pemberi Sewa

Abstract

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepekati, Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah disekapati oleh kedua belah pihak, sewa menyewa tentu harus mempunyai aturan atau norma dalam perjanjian dimana akan memjadi undang-undang bagi keduanya. Karena tidak menutup kemungkinan pemilik/pemberi sewa suatu waktu bisa saja mengalihkan hak atas objek sewa-menyewa tanpa sepengatuhuan penyewa sehingga pada saat akan terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut sementara perjanjian sewa menyewa belum berakhir sehingga akan berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil judul yaitu “Aspek Hukum Pengalihan Hak atau Kepemilikan atas Objek Sewa-Menyewa Tanpa Izin dari Pemberi Sewa. Adapun masalah yang ditemukan adalah bagaimana ketentuan hukum pengalihan hak katas tanah, mengapa hak sewa menyewa putus bila terjadi pengalihan kepemilikan hak atas tanah pada objek sewa-menyewa khususnya pada Putusan Nomor 327/Pdt. G/2013/PN.Mdn, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 327/Pdt.G /2013 /PN.Mdn. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengalihan hak atas tanah, Untuk mengetahui mengapa hak sewa-menyewa putus bila objek sewa dialihkan kepemilikannya berdasarkan Putusan Nomor: 327/Pdt.G/2013/ PN.Mdn, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 327/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Penelitian ini adalah penelitian jenis juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan uintuk meneliti penerapan ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek hukum pengalihan hak atau kepemilikan atas objek sewa-menyewa. Dasar hukum pengalihan hak atas tanah adalah Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, objek sewa menyewa bisa putus bilamana terjadi pengalihan hak atau kepemilikan apabila dalam perjanjian sewa tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi Pasal 4 huruf (b) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, dan besarnya harga sewa. Pertimbangn Hakim dalam memutus sengketa putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah gugatan para penggugat Mengandung Kekaburan (Obscuur Libel), tidak melibatkan Datuk Elham Mustafa yang merupakan pihak yang menyewakan kedua bangunan ruko tersebut kepada Penggugat I. A lease agreement is an agreement between two parties in taking advantage of an object according to the agreed time limit. In a lease agreement, the first party as a renter is only entitled to receive benefits from the leased object during the time that has been found by both parties, the lease must of course have rules or norms in the agreement which will become the law for both. Because it does not rule out the possibility that the owner / lender may at any time transfer the rights to the object of rent without the agreement of the tenant so that when there will be a transfer of title to the land while the lease agreement has not expired, it will potentially lead to dispute. In this study, researchers will take the title "Legal Aspects of the Transfer of Rights or Ownership of Leased Objects Without Permission from the Lender. The problem found is what is the legal basis for the transfer of land rights, whether the lease rights are terminated when there is a transfer of ownership of land rights on the object of lease based on case Decision Number 327 / Pdt. G / 2013 / PN. Mdn, How is the judge's consideration in deciding the case Decision Number: 327 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. the purpose of this study is to determine the legal basis for the transfer of land rights, To find out whether the lease rights are broken because the object of ownership is transferred based on Decision Number: 327 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn, To find out how judges considerate in deciding cases Decision Number: 327 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. This research is a normative juridical type of research, namely research conducted aimed at examining the application of statutory provisions in relation to legal aspects of the transfer of rights or ownership of objects for lease. The legal basis for the transfer of land rights is the Basic Agrarian Law, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the object for leasing may break if there is a transfer of rights or ownership if the lease agreement does not meet the elements of the agreement in accordance with the provisions of the law. invitation as in the provisions of PP No. 24 of 1997 which reads Article 4 letter (b) The written agreement referred to in paragraph (1) shall at least contain the provisions concerning rights and obligations, the period of rent, and the amount of the rental price. Judge's considerations in deciding decision dispute Number 237 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn is a lawsuit by Obscuur Libel, which does not involve Datuk Elham Mustafa who is the party renting the two shop houses to Plaintiff I