Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Abstract

Asuransi merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertangung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Polis Asuransi berisi klausul Baku dan klausul eksonerasi, untuk mengetahui hal tersebut maka mengenai perjanjian baku dan Klausul eksonerasi diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan asuransi diatur dalam Buku ke 1(satu) bab 9(sembilan) Pasal 246 -286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan peraturan lainnya. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung (studi putusan No.858K/Pdt.Sus-BPSK/2016) antara PT. ASURANSI SINAR MAS (Pemohon Keberatan) lawan DAMSIR RITONGA (Termohon Keberatan) yaitu Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum; Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK kewenangan BPSK terbatas pada menyelesaikan sengketa konsumen, dimana pada perkara Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/2016) tidak terbukti adanya dalam perkara a quo, karena sesuai dengan perjanjian in casu polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kota Medan melampaui kewenangan. Insurance is an agreement, where the guarantor binds himself to the insured by obtaining a premium, to give him compensation for a loss, damage or not get the expected benefits, which may be suffered because of an uncertain event. The Insurance Policy contains the Standard clause and the exoneration clause, to find out about this, the standard agreement and the Exoneration Clause are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, while insurance is regulated in Book 1 (one) chapter 9 (nine) Article 246 -286 of the Commercial Law, Law No. 2 of 1992 concerning Insurance Business PP No. 73 of 1992 concerning the Implementation of Insurance Business and other regulations. Then the writing of this paper uses the empirical juridical method with the sociological juridical approach method and uses the case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a qualitative descriptive approach. From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the problem of the cancellation of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the Supreme Court (study of decision No.858K / Pdt. Sus-BPSK / 2016) between PT. SINAR MAS INSURANCE (Petitioners of Objection) versus DAMSIR RITONGA (Respondent of Objection), namely the Medan District Court has applied the law incorrectly; The Supreme Court is of the opinion that in accordance with Article 52 of the Consumer Protection Act in conjunction with Article 1 point 8 of the Minister of Industry and Trade Decree Number 350 / MPP / KEP / 12/2001 dated December 10, 2001 concerning the implementation of the Duties and Authorities of BPSK, the authority of BPSK is limited to resolving consumer disputes, which in case No. 858 K / Pdt.Sus Consumer Settlement Settlement Agencies (BPSK) / 2016) were not proven to exist in the a quo case, because according to the agreement in casu polis for motor vehicle standards, a summary of the coverage between the Respondent of the Objection and the Petitioner of the Objection is not a consumer dispute so BPSK Medan city is beyond authority.