Peranan Aparatur Pemerindah Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengurusan KTP Elektronik di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)

Abstract

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Elektrik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) adalah merupakan salah satu Kelompok Pelayanan Administratif dari 3 macam kelompok pelayanan yaitu Kelompok Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa, Penyelengaraan pelayanan publik khusunya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan undang-undang no 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan untuk mendiskripsikan bagaimana Penerapan pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan peranan aparatur pemerintah kecamatan yang berkecimpung dalam pelayanannya tersebut. Metode Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Aparatur pemeritah kecamatan Batang serangan didalam pengurusan EKTP secara umum dikatakan sudah berperan baik. Hal ini dilihat dari kemampuan aparatur yang cukup memadai, selalu berusaha tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Berjalannya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dikecamatan Batang serangan sampai pada tingkat kepala lingkungan. Adanya sanksi yang diberikan kepada aparatur yang membuat kesalahan yang hal ini juga menunjukkan bahwa adanya sistem pengawasan yang efektif. Untuk pengurusan EKTP masyarakat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat No. 471.13/5037/IX/2012 tanggal 3 September 2016. Pemerintah kecamatan Batang serangan telah secara utuh melaksanakan, menerapkan terhadap warga masyarakat khususnya bagi yang telah terdaftar sebagai penduduk dikecamatan Batang serangan dan sudah berusaha untuk melaksanakan pelayanan seoptimal mungkin agar pelayanan yang prima dapat dirasakan oleh warga masyarakat. One of the public services carried out by the government is in the form of services for making electronic Identity Cards (E-KTP). Electric Identity Card (E-KTP) is one of the Administrative Service Groups of 3 types of service groups, namely the Administrative Service Group, the Goods Service Group, and the Service Group. - law no. 23 of 2006 and a series of other regulations such as the regulation of law no. 35 of 2010 states the rules for procedures and technical implementation of E-KTP equipped with fingerprints and chips. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach which is carried out to describe how the application of managing electronic Identity Cards (e-KTP) and the role of district government officials who are involved in these services. Qualitative research methods are methods used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument, the data collection technique is triangulation (combined), the data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize the meaning of generalizations. The Batang Serangan sub-district government apparatus in managing EKTP is generally said to have played a good role. This can be seen from the ability of the apparatus which is quite adequate, always trying to be on time in completing the work. Coordination runs both vertically and horizontally in the Batang Serangan sub-district to the level of the neighborhood head. The existence of sanctions given to officials who make mistakes which also shows that there is an effective monitoring system. For the management of community EKTP in accordance with the Letter of the Head of the Population and Civil Registry Office of Langkat Regency No. 471.13/5037/IX/2012 dated September 3, 2016. The Batang Serangan sub-district government has fully implemented, applied to community members, especially those who have been registered as residents of the Batang Serangan sub-district and have tried to carry out optimal services so that excellent service can be felt by the community. community members