Peran Aparatur Kecamatan Medan Timur Kota Medan Dalam Pembuatan E-KTP Pada Tahun 2019

Abstract

Masalah E-KTP di Indonesia merupakan masalah yang cukup besar dan komplek, hingga saat ini, bermacam cara/pendekatan telah digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah E-KTP. Seperti yang terlihat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Medan Timur terkait dalam penerbitan E-KTP. Masalah yang sering terjadi adalah masalah penerbitan EKTP dikarenakan blanko E-KTP yang sangat terbatas, kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Aparatur kecamatan dalam pelayanan pembuatan/penerbitan E-KTP kepada Masyarakat dan mendeskripsikan kendala/hambatan dalam pelayan pembuatan E-KTP. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan obervasi (pengamatan). Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep Suhardono, (2018) mengungkapkan bahwa peran dalam ilmu Sosial sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Fungsi yang dilakukan seseorang dalam posisi struktur sosialnya merupakan perangkat tingkah laku yang berkedudukan dalam masyarakat, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan merespon keikusertaan masyarakat sebagai warga negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Aparatur Kecamatan dari segi kualitas pelayaanannya serta proses yang dilalui dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sudah dijalankan dengan baik, hanya saja terdapat kekurang nya yaitu fasilitas alat seperti komputer, printer dan alat perekam untuk memperlancar pemberkasan dalam pembuatan e-KTP dan kurang disiplin nya pegawai Kantor Camat Medan Timur sehingga proses dalam pembuatan e-KTP agak lambat dan membutuhkan waktu yang lama. The problem of E-KTP in Indonesia is a fairly large and complex problem, to date, various methods / approaches have been used by the government to tackle the e-KTP problem. As seen in the population administration services in the East Medan District Office related to the issuance of E-KTP. The problem that often occurs is the issue of E-KTP issuance due to the very limited E-KTP blank, lack of human resources in the implementation of E-KTP services. The purpose of this study was to determine the role of sub-district officials in the service of making / issuing E-KTP to the community and describing the constraints / obstacles in the service of making EKTP. The research model used in this study is a descriptive method with a qualitative approach to data collection techniques, namely interviews, documentation, and observation (observation). The concept used in this study is the concept of Suhardono, (2018) reveals that the role in social science as a function that is brought by someone when occupying a position in a particular social structure. The function performed by a person in his social structure position is a set of behavior that is domiciled in the community, awareness and desire of the community to contribute in every government activity that implements policies and responds to the participation of the community as citizens. The results of this study indicate that the role of the District Apparatus in terms of service quality as well as the process undertaken in making the Identity Card (E-KTP) has been carried out well, only that there are deficiencies namely equipment facilities such as computers, printers and recording devices to facilitate filing in making e-KTPs and lacking the discipline of East Medan District Office staff so the process of making e-KTPs is rather slow and takes a long time.