Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah ( Studi Kasus Putusan No. 474/Pid/2015/PT- MDN Jo No. 624/Pid. B/2015/PN-MDN )

Abstract

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Penggelapan adalah yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan. Pengertian tindak pidana penggelapan menurut KUHP dalam bentuk yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan Advokat terhadap kliennya dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis kasus Putusan No.474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian YuridisNormatif ( Studi Kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskanBahwa mengenai tanggung jawab perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan haruslah mempertanggungjawabkannya yang tentunya juga dengan vonis yang sama sesuai dari aspek peran maupun perbuatan yang dilakukannya itu. Pertanggungjawaban Terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan adalah Terdakwa telah dihukum dan telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun