Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Abstract

Sistem pemidanaan bagi perantara dalam jual beli narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika kemudian diubah menjadiUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku hingga kini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perantara dalam jual beli tindak pidana narkotika. Bagaimana analisis yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli Narkotika.Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach)dan analisis kasus (Case Study)dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui, penerapan hukum bagi perantara dalam jual beli narkotika dalam putusan nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.MDN telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Berdasarkan tujuan hukum yakni terwujudnya kepastian hukum, putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan sehingga hakim berkeyakinan terdakwa bersalah dalam pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika. The criminal system for intermediaries in the sale and purchase of narcotics is regulated in Law Number 9 of 1976 concerning Narcotics which was changed to Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics and then changed to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and is valid until now. The formulation of the problem in this study is: How is the regulation of criminal law against intermediaries in the sale and purchase of narcotics crimes. How is the juridical analysis of the application of law to criminal acts of intermediary in the sale and purchase of Narcotics. How is the judge's consideration in making criminal decisions against intermediaries in the sale and purchase of narcotics (Decision Study Number: 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). The research used is normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive with a statutory approach (Statute Approach) and case analysis (Case Study) using qualitative methods to draw deductive conclusions. From the results of the study, it is known that the application of law for intermediaries in the sale and purchase of narcotics in the decision number: 570/Pid.Sus/2016/PN.MDN has been clearly regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely in Article 114 paragraph (2) of the Law. Narcotics. Based on the purpose of the law, namely the realization of legal certainty, the judge's decision to impose a sentence on the defendant is in accordance with the law. The judge in making the decision has taken into account the evidence, witness statements, and the defendant's statements which are related to legal facts in the trial so that the judge believes that the defendant is guilty of being an intermediary in the sale and purchase of narcotics.