Implementasi Kewajiban Hukum Bagi Pemilik Kapal Untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal Dan atau Muatannya Yang Mengganggu Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi : Perairan Pelabuhan Belawan Sumatera Utara)

Abstract

Pelabuhan Belawan merupakan Pelabuhan Utama di Indonesia, memiliki lokasi yang sangat strategis karena hanya berjarak tempuh 13,5 km dari jalur pelayaran Internasional Selat Malaka (Malacca Strait) yang seringkali di kunjungi oleh kapal-kapal asing sehingga perlu adanya jaminan suatu keselamatan dan keamanan pelayaran yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di dalam Pasal 203 ayat (1) “pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam”. Dilihat dari sudut pandang Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan sedangkan menurut Konvensi Penyingkiran Kerangka kapal 2007 (Wreck Removal Convention 2007) kerangka kapal tidak hanya didefinisikan sebagai bangkai kerangka kapal namun lebih luas diartikan meliputi juga seluruh benda yang berasal dari atau sebelumnya berada diatas kapal tersebut yang dapat membahayakan navigasi, lingkungan maritim, atau kerusakan lingkungan dan hal-hal terkait lainnya seperti wisata, kesehatan dan keselamatan flora dan fauna, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan data pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut yang diterbitkan pada buku Daftar Kerangka Kapal Perairan Indonesia terbitan tahun 2018 dan dipetakan pada peta Wilayah Lingkungan Laut dan data Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan bahwa Pelabuhan Belawan salah satu pelabuhan utama yang terdapat banyak kerangka kapalnya yang belum disingkirkan dan mengganggu alur pelayaran Pelabuhan Belawan, atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor penyebab dan kendala mengapa tidak dilaksanakannya penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya di perairan Pelabuhan Belawan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, diikuti oleh data primer atau penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan/mengetahui faktor kendala atau penghambat terhadap penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya baik secara yuridis maupun non yuridis dan bagaimana tindakan Instansi Pemerintah dalam hal ini Syahbandar untuk dapat mengambil tindakan yang tegas jika menemukan pemilik kapal atau pihak asuransi yang tidak bertanggung jawab atau lalai melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Belawan Port is the Main Port in Indonesia, has a very strategic location because it is only 13.5 km away from the Malacca Strait International shipping lane (Malacca Strait) which is often visited by foreign ships so that there is a need to guarantee a safe and secure shipping has been mandated in Law number 17 of 2008 concerning Shipping, in Article 203 paragraph (1) "the ship owner is obliged to remove the ship's wreck and / or cargo which disturbs the safety and security of the voyage no later than 180 (one hundred eighty) calendar days from sinking ship". Seen from the perspective of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping that a Ship Wreck is any ship that sank or foundered or stranded and has been abandoned while according to the 2007 ship wreck removal convention a ship wreck is not only defined as a shipwreck however, it is broadly interpreted to include all objects originating from or previously on board the ship which could endanger navigation, the maritime environment, or environmental damage and other related matters such as tourism, health and safety of flora and fauna, and other infrastructure. Based on the Indonesian Navy's Hydrographic and Oceanographic data center published in the 2018 Indonesian Aquatic Ship Wreck Book list and mapped on the map of the Marine Environment Area and the Belawan Harbour Master Main Office data, that the Belawan Port is one of the main ports with many ship wreck that have not yet been removed and disrupting the shipping route of Belawan Harbor, based on this background, this research is important to be carried out in order to determine the causes and constraints of why the removal of the ship's wreck and / or its cargo is not carried out in Belawan Harbor waters. The method used is normative legal research that is research that refers to legal norms and principles contained in legislation and government regulations. This study uses secondary data as initial data, followed by primary data or field research. The conclusion of this study is to get / know the constraints or obstacles to the removal of the ship's wreck and / or its contents both legally and non-juridically and how the Government Agency acts in this case is Harbour Master to be able to take decisive action if it finds a ship owner or insurance party who is not responsible or negligent in carrying out its obligations within the time limit set by the Government.