Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan)

Abstract

Indonesian traditional medicine is the nation's cultural heritage so that it needs to be explored, researched and developed so that it can be used more widely by the community. Regarding this matter, the government has made regulations contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 100 paragraph that: Sources of traditional medicines that have been proven to be efficacious and safe to use in prevention, treatment, care, and/or permanent health maintenance be preserved. The formulation of the problem proposed is: How is the regulation regarding BPOM's surpervisory duties on the circulation of traditional medicines containing chemicals in Medan City? What are the legal consequences for business actors who circulate traditional medicines containing chemicals in Medan City? How is the implementation of BPOM supervision as an effort to protect consumers in Medan City? The method used in this research is normative juridical research. The research data was collected by means of document/library studies, conducting interviews and analysis carried out with a statutory approach. The regulation regarding BPOM's supervisory duties on the circulation of traditional drugs containing hazardous chemicals refers to the legal substance of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Drug and Drug Supervisory Agency Food (BPOM), and Food and Drug Supervisory Agency Regulation No. 12 of 2018. The legal consequence for business actors who circulate traditional medicines containing chemicals (BKO) is that if found, BPOM will provide administrative sanctions, and can be punished. The implementation of BPOM supervision as an effort to protect consumers in Medan City is by conducting routine checks, monitoring distribution, sampling tests, and conducting socialization to business actors and consumers of traditional herbal medicine. Obat tradisional Indonesia merupakan warisan budaya bangsa sehingga perlu digali, diteliti dan dikembangkan agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat. Mengenai hal tersebut pemerintah telah membuat peraturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 100 ayat (1) bahwa: Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan mengenai tugas pengawasan BPOM atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di kota medan? Bagaiamana akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia di kota medan? Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM sebagai upaya perlindungan konsumen di kota medan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, melakukan wawancara dan analisis dilakukan dengan pendekatan perundang- undangan. Pengaturan mengenai tugas pengawasan BPOM atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya mengacu kepada substansi hukum undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya (BKO) adalah apabila ditemukan maka BPOM akan memberikan sanksi administratif, serta dapat di pidana. Pelaksanaan pengawasan BPOM sebagai upaya perlindungan hukum pada konsumen di Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin, pengawasan distribusi, uji sampling, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen obat tradisonal jamu.