Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara

Abstract

Sampai saat ini impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi masalah krusial sehingga harus diwaspadai oleh pemerintah. TPT termasuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (lartas) yang pengawasannya merupakan kewenangan dari pejabat bea dan cukai menjadi penting diteliti mengigat maraknya impor TPT di Indonesia berdampak buruk terhadap industri TPT lokal. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? Bagaimana penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? dan Bagaimana kendala penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (applied law research). Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, Pengaturan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor TPT. Kedua, Penegakan hukum dilakukan dengan cara defensif berupa pengawasan dan represif berupa penindakan. Ketiga, Kendala dalam penegakan hukum lartas TPT oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara mencakup beberapa hal. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tidak mampu mendukung industri TPT dalam negeri, misalnya terkait dengan tidak adanya pengaturan kuota impor TPT yang tegas. Kendala aparatur hukum, terkait kurikulum diklat yang tidak sesuai dengan jabatan yang ditugaskan, serta relevansinya dengan norma dan ketentuan internasional. Kendala budaya hukum, prilaku masyarakat yang ingin menuai keuntungan secara instan dengan mengahalalkan segala cara berpotensi melanggar impor TPT. Kendala sarana dan prasarana hukum, dukungan tugas operasional yang kurang memadai. Until now, imports of Textiles and Textile Products (TPT) becomes crucial issues that must be watched out by the government. TPT included in the category of Restriction and Limitations goods which supervision is the authority of customs and excise officials, It is important to study given the increase of TPT imports in Indonesia have bad impact for the local textile industry. The problems in this study are: How is the legal regulation about restriction and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? How is the law enforcement of restriction and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? and how is the law enforcement constraints on restrictions and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? Referring to these problems, this research use applied law research. The results of this study include: First, the legal arrangements contained in Minister of Trade Regulation No. 77 of 2019 concerning the Second change of Minister of Trade Regulation No. 85 / M-DAG / PER / 10/2015 regarding TPT Import Provisions. Second,, law enforcement is carried out with defensive ways in the form of supervision and repressive actions. Third, Obstacles in law enforcement in the area of TPT by customs and excise officials at North Sumatra includes several things. First, Ministerial Regulation Trading of the Republic of Indonesia Number 77 of 2019 is incapable support the domestic TPT industry, for example, related to no strict TPT import quota regulation. Constraints on the legal apparatus, related to training curriculum that is not in accordance with the assigned position, and its relevance to international norms and provisions. Obstacles legal culture, the behavior of people who want to reap benefits instantly by neglecting all means could potentially violate the import of TPT. Legal facilities and infrastructure constraints, inadequate of support for operational tasks.