Peran Mediator Dinas Tenaga Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja

Abstract

Latar belakang masalah salah satu jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Idealnya PHK merupakan suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu. Rumusan masalah tesis ini yaitu bagaimana pengaturan hukum Mediator hubungan industrial dalam penyelesaian PHK, bagaimana peran Mediator Disnaker kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak pekerja akibat PHK, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Disnaker kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak pekerja atas PHK. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan, peran, dan hambatan yang dihadapi oleh Mediator Disnaker kota Medan. Manfaat penelitian tesis ini dapat dilihat dari segi teoritis dan segi praktis. Metode penelitian tesis ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Mediator diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi dan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 06 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya. Kesimpulan tesis ini yaitu pengaturan Mediator diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Aparatur Negara No. 06 Tahun 2009, Peran Mediator Disnaker kota Medan atas PHK yaitu (1)sebagai seorang penyidik atau mencari informasi dan keterangan dari masing – masing pihak yang berselisih untuk mendapatkan pokok perselisihan yang berupa latar belakang dan fakta perselisihannya,(2)Sebagai sumber informasi dan ide kepada para pihak yang berselisih dalam penyelesaian dan pandangan menurut undang- undang guna tercapainya kesepakatan bersama,(3)Sebagai lembaga yang mengayomi dan menjadi penasehat dalam peranannya yang selalu mengarahkan dan menuntun para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihannya dengan kesepakatan bersama,(4)Sebagai pelindung dalam melindungi masing- masing pihak yang berslisih dari tekanan atau intervensi pihak lain yang tidak netral. Hambatan Mediator dalam perselisihan PHK yaitu: (1) Hambatan dari substansi hukum, (2) Hambatan dari penegak hukum, (3) Hambatan dari sarana dan prasarana, (4) Hambatan dari Masyarakat, dan (5) Hambatan dari budaya. One type of industrial relation disputes is a dispute over termination of employment (layoffs). Ideally layoffs are a step to end the working relationship between workers and employers for a certain reason.This thesis discusses the legal arrangements of industrial relation mediators in the settlement of layoffs, the role of mediators of labor department of Medan office in providing legal protection for workers' rights due to layoffs, and obstacles faced by the office in providing legal protection for workers' rights due to the layoffs. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical. This research is descriptive analysis that is from this research a detailed and systematic picture of the problems to be studied that are closely related to the role of mediators is expected to obtain. The results show that the regulation of the role of mediator is stated in the regulation of the Minister of Manpower No. 17 of 2014 concerning the Appointment and Dismissal of Industrial Relations Mediators as well as the Mediation Work Procedure and the regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus No. 06 of 2009 concerning the Functional Position of Industrial Relations Mediators and their Credit Numbers. The conclusion in this thesis is that the roles of the Mediator of the Medan City Labor Office in providing legal protection of workers' rights to layoffs, namely (1) As an investigator or seeker of information and data from each of the disputing parties to obtain the subject matter of the dispute in the form of the background and facts of the dispute, (2) As a source of information and ideas for the conflicting parties according to the law in order to reach a mutual agreement, (3) As an institution that protects and becomes an advisor in its role that always directs and leads the disputing parties to resolve their disputes by mutual agreement , (4) As a protector in protecting each party that is impartial from pressure or intervention of other parties that are not neutral. While the obstacles faced by the Mediator in the layoff dispute are: (1) Barriers of legal substance, (2) Barriers from law enforcement, (3) Barriers from facilities and infrastructure, (4) Barriers from the Community, and finally (5) Barriers from the culture.