Peran Badan Pertahanan Nasional Dalam Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertahanan Kabupaten Samosir

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertipikat. Pengertian sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi hak milik atas tanah adat dan bagaimana peran pegawai atr-bpn kabupaten samosir dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah adat, serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh pegawai atr-bpn kabupaten samosir dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk hak atas tanah adat. Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji law in books. Kajian normatif dunianya adalah dunianya adalah das sollan (apa yang seharusnya). Hasil penelitian ini adalah : Aturan hukum pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi hak milik atas tanah adat mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosedur pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari tanah adat di Kecamatan Pangururan adalah sebagai berikut: Langkah 1: menyiapkan dokumen persyaratan, Langkah 2 : membuat dan menyampaikan surat permohonan, Langkah 3: membayar biaya permohonan;, Langkah 4: Pengukuran dan pemeriksaan tanah pemohon, Langkah 5: PengumumanMembuat pengmuman melalui berita harian umum dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari, Langkah 6: Penerbitan surat keputusan (Kantah, Kanwil, atau BPN RI ), Langkah 7: Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. Kendala yang dihadapi oleh pegawai Atr-Bpn kabupaten samosir dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk hak atas tanah adat adalah: Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan-hambatan yang muncul dalam pendaftaran tanah menjadi status hak milik di Kecamatan Panguruan adalah: (1) Batas tanah adat yang tidak jelas, (2) Adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah, (3) Kehilangan saksi atau pelaku sejarah. Land registration activities for the first time produce a certificate of proof of rights in the form of a certificate. The meaning of a certificate according to Article 1 number 20 Government Regulation Number 24 of 1997, paragraph (2) letter c of the UUPA for land rights, management rights, waqf land, property rights over apartment units and security rights, each of which has been recorded in a land book concerned. Based on this, the problem formulation in the writing of this thesis is how the legal rules for registering land for the first time for customary land ownership rights and how the role of the Samosir Regency Atr- BPN employees in the implementation of registration of ownership rights over customary land, and how the obstacles faced by the staff of the Samosir regency atr-bpn in registering land for the first time for customary land rights. This thesis research uses normative legal research, which is research that refers to the legal norms contained in the prevailing laws and regulations as a normative basis. In other words, normative study examines law in books. The normative study of the world is that the world is das sollan (what should be).\The conclusions in writing this thesis are: The legal rules for land registration for the first time for property rights on customary land refer to Law no. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The procedure for registering land rights originating from customary lands in Pangururan District is as follows: Step 1: prepare the required documents, Step 2: make and submit an application letter, Step 3: pay the application fee; Step 5: Announcement Make announcements through the general daily news with a period of 60 (sixty) days, Step 6: Issuance of decrees (Kantah, Kanwil, or BPN RI ), Step 7: Bookkeeping of rights and issuance of certificates. Obstacles faced by Atr-Bpn employees of Samosir Regency in registering land for the first time for customary land rights are: The results of the study show that the obstacles that arise in registering land to become property rights status in Panguruan District are: (1) Customary land boundaries which is not clear, (2) The existence of a claim from the State or Government, (3) Loss of witnesses or historical actors.