Analisis Hukum Atas Penyimpangan Dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi Acfta Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019)

Abstract

Penyelenggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukan kedalam daerah Pabean Indonesia, bagaimana prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importer dan bagaimana kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019. Ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukan kedalam daerah Pabean Indonesia adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/ PMK.04/2017 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2017 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/ PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. Prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importer Terhadap klaim tarif preferensi ACFTA, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas SKA/ Form E (Pasal 12 ayat 1). Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi satu atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang, maka dilakukan Nota Pembetulan serta dikenakan tariff bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN). Kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 PT FEI PT FEI mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Permohonan keberatan ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, PT FEI melakukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai. The organization of international trade through a multilateral trade system and international trade policy arrangements is a real and very urgent need for all members of the international community. The problem in this study is how the legal provisions governing ACFTA preference tariff claims for imported goods entered into Indonesian Customs areas, how the legal procedures performed by Customs and Excise officials for the determination of ACFTA preference tariff claims for imported goods late submitting Form E by importers and how is the legal policy towards claiming ACFTA preference rates for imported goods in Decision Number: 007125.45 / 2018 / PP / M.XVIIB 2019. Legal provisions governing ACFTA preference tariff claims on imported goods imported into Indonesian Customs areas are: Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 Concerning Customs. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 229 / PMK.04 / 2017 dated November 16, 2015 concerning Procedures for Imposing Tariffs for Import Duty in the Context of International Agreements or Agreements. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 11 / PMK.04 / 2017 dated February 6, 2019 Regarding Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 229 / PMK.04 / 2017 concerning Procedures for Imposing Tariffs on Import Duty in the Context of International Agreements or Agreements. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 26 / PMK.010 / 2017 dated February 27, 2017 concerning Stipulation of Import Duty Tariffs in the framework of the ASEAN-China Free Trade Area. Legal procedures performed by Customs and Excise officials for the determination of ACFTA preference tariff claims for imported goods which are late in submitting Form E by importers. Against ACFTA preference tariff claims, Customs and Excise Officials conduct an examination of SKA / Form E (Article 12 paragraph 1). In the event that the research results do not meet one or more of the provisions in the Rules of Origin, a Rectification Note is carried out and a general import tariff (Most Favored Nation / MFN) is imposed. Legal policy towards claiming ACFTA preference rates on imported goods can be done by filing objections, Appeals, Lawsuits and Review in Decision Number: 007125.45 / 2018 / PP / M.XVIIB Year 2019 PT FEI PT FEI filed an objection to the Director General of Customs and Excise through North Sumatra Customs and Excise Regional Office. The objection request was rejected by the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra, PT FEI appealed to the Tax Court against the Decision made by the Customs and Excise official.