Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Abstract

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang darurat tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana kebijakan pidana terhadap tindak pidana membawa senjata tajam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 16, Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Pasal 8 huruf j. Penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan dilakukan melalui penyidikan: khusus untuk pembawa senjata tajam yang nyata-nyata akan digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penindakan secara tegas. Penuntutan: tindak pidana senjata tajam bukanlah perkara yang dianggap luar biasa, karena kondisi negara tidak dalam keadaan darurat. Putusan hakim: hakim yang mengadili tindak pidana senjata tajam menetapkan vonis lebih mempertimbangkan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa yang tergolong rendah terhadap tindak pidana senjata tajam telah turut menyebabkan lemahnya penegakan hukum pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam adalah penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat. Disarankan pemerintah perlu membuat kebijakan hukum mengenai ancaman pidana paling rendah terhadap pelaku pembawa senjata tajam. Para penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana. Masyarakat perlu menyadari bahaya yang ditimbulkan dari kepemilikan atau membawa senjata tajam ke tempat umum. The potential for crimes that can arise from possessing or carrying sharp weapons outside the home is so great that the existence of an emergency law is maintained with the threat of a relatively heavy criminal. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal rules regarding law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in rallies, 2) How is law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations against the Criminal Code Bill at the Medan District Court , 3) What is the criminal policy towards the crime of carrying sharp weapons. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the rule of law regarding law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations is regulated in Emergency Law No. 12 of 1951 in Article 2 paragraph (1), Law no. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public in Article 16, Perkapolri No. 7 of 2012 concerning Procedures for Service Implementation, Security, and Handling of Public Opinion Cases in Article 8 letter j. Law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations against the Criminal Code Bill at the Medan District Court is carried out through investigations: specifically for carrying sharp weapons that will obviously be used in criminal acts, the police will take strict action. Prosecution: the crime of sharp weapons is not an extraordinary case, because the state is not in a state of emergency. Judge's decision: the judge who tried the crime of sharp weapons stipulates the verdict to be more considerate of the public prosecutor. Prosecutors' demands which are classified as low for criminal acts of sharp weapons have contributed to the weakness of law enforcement for perpetrators of carrying sharp weapons and stabbing weapons. The criminal law policy against people who carry sharp weapons in the city of Medan consists of a penal policy carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. Non-penal policies as a preventive measure for criminal acts without the right to control sharp weapons are counseling, raids and community participation. It is suggested that the government needs to make a legal policy regarding the lowest criminal threat against perpetrators of carrying sharp weapons. Law enforcers need to be more assertive in imposing crimes. The public needs to be aware of the dangers posed by possessing or carrying sharp weapons in public.