Penegakan Hukum Tergadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pidana adalah penangkapan tidak sah. Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 3) Bagaimana faktor kendala penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah didasarkan pada KUHAP dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah dapat dilakukan melalui pra peradilan dan juga dalam sidang kode etik di internal kepolisian. Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah: tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan, peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas terhadap sanksi penangkapan tidak sah, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi walaupun telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Disarankan pemerintah perlu membuat aturan hukum tentang jenis sanksi bagi penyidik kepolisian yang tidak melaksanakan putusan pra peradilan. Kepolisian perlu membuat peratuan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah. Ankum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam dalam penegakan hukum. One form of error that is often made by police investigators in handling criminal cases is illegal arrests. Illegal arrests can occur due to lack of caution by investigators in the initial examination of cases, thus making arrests of people who are not criminals. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests, 2) How are law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests at the Regional Police of North Sumatra, 3) What are the obstacles factors law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests at the North Sumatra Regional Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the rule of law regarding law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests is based on the Criminal Procedure Code and Perkapolri No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, because until now there is no law that regulates sanctions for investigators who make wrongful arrests. Law enforcement against investigators who make illegal arrests can be done through pre-trial and also in the trial of the code of ethics in the internal police. Various obstacle factors faced by Propam in law enforcement against investigators who make illegal arrests are: there are no clear rules regarding legal sanctions for investigators who ignore pre-trial decisions, unclear code of ethics sanctions regulations on illegal arrest sanctions, superiors who lack support so that it is not firm in the enforcement of sanctions, solidarity among members of the police to protect each other even though they have made mistakes in arrests, there is intervention from other parties that intentionally hinders the process of enforcing sanctions against investigators who make illegal arrests. It is suggested that the government needs to make legal rules regarding the types of sanctions for police investigators who do not carry out pre-trial decisions. The police need to make clearer regulations regarding code of ethics sanctions that can be imposed on investigators who make mistakes in illegal arrests. Ankum needs to realize the importance of strict enforcement of code of ethics sanctions in the police environment so that it can provide strong support for the function of Propam in law enforcement.