Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 di Lapas Klas II A Binjai

Abstract

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana kasus narkotika merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah dan Negara. Pemberian remisi membantu para narapidana mengurangi masa hukuman dengan ketentuan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pemberian remisi diberikan kepada semua narapidana, tetapi ada syarat dan ketentuan khusus yang harus dibaut oleh setiap narapidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai dan bagaimana hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara deskriptif analis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang menggunakan pendekatan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana serta kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah ini harus yang dimaksimal lagi agar tidak terjadi kesalahan pahaman baik itu kepada warga binaan dan masyarakat. Giving remissions for convicts of criminal offenses in narcotics cases is a right granted by the government and the State. The provision of remissions helps inmates reduce the period of their sentence with the existing provisions in accordance with the applicable laws and regulations, although the remission is granted to all prisoners, but there are special terms and conditions that must be covered by each prisoner. The problem in this research is how to know the procedure and implementation of giving remissions to narcotics convicts based on Government Regulation no. 99 of 2012 Amendments to Government Regulation No. 99 of 2009 concerning parole in the Binjai Class II Penitentiary and what are the obstacles in giving remissions to narcotics convicts at the Binjai Class II Penitentiary The research method uses normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurate as possible, research using the approach. The data analysis used is qualitative analysis, which is to describe and interpret the data in the form of good and correct sentences to obtain short answers that are formulated deductively. The procedure and implementation of giving remissions to narcotics convicts based on Government Regulation No. 99 of 2012 Amendments to Government Regulation No. 99 of 2009 concerning parole in Binjai Class II Penitentiary must meet the requirements, namely of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months. (3) The requirements for good behavior as referred to in paragraph (2) letter a are proven by: a. is not currently serving a disciplinary sentence within the last 6 (six) months, starting from the date of remission; and b. has participated in a coaching program organized by LAPAS with good honors. Obstacles in giving remissions to narcotics convicts at Binjai Class II Penitentiary have not been maximized in accordance with the prevailing laws and regulations so that there is no discrimination against the rights of prisoners and the lack of socialization of this Government Regulation must be maximized so that there is no misunderstanding either to the citizens. fostered and community.