Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada Pt Sago Nauli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit Pt Sago Nauli)

Abstract

Perusahaan seyogianya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PT Sago Nauli telah melakukan pelanggaran yang diketahui setelah melalui verifikasi pengaduan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada PT Sago Nauli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan penerapan sanksi administrasi, pertanggungjawaban PT Sago Nauli, serta efektivitas penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada PT Sago Nauli dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menginventarisir dan menganalisis data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dari PT Sago Nauli untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, keabsahan penerapan sanksi administrasi pemerintah didasarkan pada pertaturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pertanggungjawaban atas pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap peraturahn perundang-undangan dibebankan kepada Direktur PT Sago Nauli, serta sanksi adminstrasi berupa paksaan pemerintah yang telah dilaksanakan PT Sago Nauli sebagaimana mestinya. Rekomendasi yang dapat diberikan penulis yaitu, diharapkan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administrasi memperhatikan keabsahan penerapannya supaya terhindar dari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, diharapkan supaya setiap orang yang menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan ketentuan hukum lingkungan sebagaimana mestinya, serta diperlukan kesadaran bersama sebagai faktor efektivias dalam mencapai tujuan hukum lingkungan. Companies should comply with laws and regulations relating to the environment. PT Sago Nauli has committed known violations through verification of complaints and field verification carried out by the Environment Agency of North Sumatra Province. The Ministry of Environment and Forestry has imposed administrative sanctions in the form of government coercion on PT Sago Nauli. The problems in this research are the validity of the application of administrative sanctions, the accountability of PT Sago Nauli, and the effectiveness of the application of administrative sanctions in the form of government coercion against PT Sago Nauli in environmental law enforcement. Empirical legal research is carried out by taking inventory and analyzing primary data as the first source through empirical results obtained through interviews with competent parties from PT Sago Nauli to answer this research problem. This research is a descriptive analysis which analyzes something that is done in a way that is not out of the scope of the problem and based on general theories or concepts and is applied to explain a set of data, or to show the comparison or relationship of a data set with other data sets. Based on the results of this study, the validity of the application of government administrative sanctions is based on statutory regulations and general principles of good governance, responsibility for violations or disobedience to statutory regulations is borne by the director of PT Sago Nauli, as well as administrative sanctions in the form of government coercion. implemented by PT Sago Nauli as it should be. The recommendation that the author can give is that the government is expected to impose administrative sanctions to pay attention to the validity of its application in order to avoid lawsuits, it is hoped that everyone who carries out his business activities carries out environmental law provisions as appropriate, and mutual awareness is needed as an effective factor in achieving environmental law objectives.