Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara

Abstract

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara, serta bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara.Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress mengacu kepada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah: Faktor Geografis, Kondisi Industri Dalam Negeri. Sumber Daya Alam (SDA), Kelebihan Produksi, Transportasi, Mentalitas, Masyarakat. Kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah : Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application), Jalur non penal. The existence of smuggling carried out by individuals who want to make big profits by violating the applicable export and import procedures, this is clearly very detrimental to the Indonesian people if left unchecked without any settlement because these duties will later be used as funds. development of the nation, one of which comes from taxes. The formulation of the problem in this paper is how the law regulates the criminal act of ballpress smuggling, and how the factors that cause ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra, and how the policies are taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra. This thesis research uses normative legal research, namely research that refers to the legal norms contained in the applicable laws and regulations as a normative footing. Normative legal research is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The results of the research in this study are as follows: The legal rules governing the criminal act of ballpress smuggling refer to: Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing. Decree of the Minister of Industry and Trade No.732/MPP/Kep/10/2002 concerning Textile Import Trading System. The factors causing ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are:Geographical Factors, Domestic Industry Conditions. Natural Resources (SDA), Excess Production, Transportation, Mentality, Society. The policies taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are The penal route, namely by applying criminal law (criminal law application), The non-penal route.