Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Sat Reskrim Porles Labuhan Batu)

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam penjatuhan sanksi hukum pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Adapun perumusan masalah yang ingin dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kaidah hukum batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam kuhp dengan lahirnya peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012, serta bagaimana implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (studi di sat reskrim polres labuhan batu) dan apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012 (studi di sat reskrim polres labuhan batu). Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Kaidah hukum batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yaitu: Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan adalah sebagai berikut: Keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang menerapkan reprentasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai cara yang ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Kendala dalam penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara pasangan nilai dan ketidakserasian ini bisa disebabkan oleh: a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada keras manusia dalam pergaulan hidup. The number of cases of theft with a small value of goods, which are now being tried in court is enough to become the public spotlight. The public generally considers that it is very unfair if these cases are threatened with a 5 (five) year sentence as stipulated in Article 362 of the Criminal Code, therefore it is not proportional to the value of the goods stolen. Of course this will have an impact on people's trust in Indonesian law, public trust will increasingly fade, considering that giving criminal charges against perpetrators is very contrary to the value of justice. There are still many things that must be considered and addressed in the imposition of criminal law sanctions, considering that criminal law is the last resort in law enforcement. The formulation of the problem to be studied in writing this thesis is as follows: What are the legal rules for the limits of the crime of minor theft and the amount of fines in the Criminal Code with the birth of the Supreme Court Regulation No. 02 of 2012, and how is the implementation of the law against the crime of minor theft after the issuance of the Court Regulation. Supreme Court number 02 of 2012 regarding minor crimes (study at the Criminal Investigation Unit of the Labuhan Batu Police) and what are the obstacles faced by law enforcement officers (police) in law enforcement against minor crimes based on the Supreme Court regulation number 02 of 2012 (study at the Criminal Investigation Unit). Labuhan Batu Police). This thesis uses normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in applicable laws and regulations as a normative footing. The conclusions in writing this thesis are as follows: The legal rules limiting minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code with the issuance of the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 are: The Legal Position of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in substance is related to adjusting the limits of minor crimes and the amount of the fine in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 is ordered by a higher regulation or established by authority. The implementation of the law against the crime of minor theft after the issuance of the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning minor crimes is as follows: The existence of Perma No. 2 of 2012 is a Criminal Policy and so far criminal policy is understood as the domain of the Criminal Justice System (SPP) which implements the representation of the state. In addition,criminal policy is also better understood as a way to enforce the law in the context of crime prevention. Constraints faced by law enforcement officers (police) in law enforcement against minor crimes based on Supreme Court Regulation No. 02 of 2012. Constraints in law enforcement occur when there is a discrepancy between the pair of values and this discrepancy can be caused by: a. The legal factor itself (Law), b. Law enforcement factors, namely the parties that form or stipulate the law, c. Factors of facilities or facilities that support law enforcement, d. Community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, e. Cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste are based on human hardness in social life.