Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Teroris di Tanah Datar Deli Serdang (Studi di Polda Sumatera Utara)

Abstract

Dalam Undang-Undanng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkunan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan. Dalam penanganan teroris terkadang pihak kepolisian harus bertindak tegas terhadapa terduga pelaku teroris, terkadang kepolisian harus menggunakan upaya paksa dengan senjata api tembak mati kepada pelaku, sebagaimana yang terjadi di tanah Datar Hamparan Perak Deli serdang, Dua pelaku terduga teroris mati tertembak oleh kepolisian Anti Teror, sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah terkait dengan tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri, aspek hukum pidana dalam praktek extra judicial killing terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penerapan peraturan perundang-undangan (hukum positif), teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri diatur dalam KUHP pada Pasal 40 dan Pasal 51, Pasal 7 KUHAP, UU No.2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) huruf g yang diperkuat dengan putusan MK No. 33/PUU-XIV tahun 2016, Perkapolri No.1 tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1), Perkapolri No.23 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 7, aspek hukum pidana dalam praktek extra judicial killing terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang, asas praduga tak bersalah dalam kitab undang-undang hukum acara, pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a. Sebagai saran dan harapan dalam penlitian ini, terkait dengan peraturan agar dilakukan pembaharuan dengan harapan kebijakan yang baru nantinya bisa memotong mata rantai teroris yang juga semakin berkembang cara-cara yang dilakukan dalam menjalankan aksi terror. In Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is stated that what is meant by terrorism is an act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities with ideological, political or security disturbance motives. In dealing with terrorists, sometimes the police must act decisively against suspected terrorist actors, sometimes the police must use forceful efforts with firearms to shoot dead the perpetrators, as happened in the Tanah Datar Hamparan Perak, Deli Serdang, Two suspected terrorist actors were shot dead by the Anti-Terror Police, so that in this study the authors raise issues related to the actions of the Police in dealing with terrorist crimes based on applicable legal regulations and the National Police Chief, aspects of criminal law in the practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency. The research method used is normative juridical, namely the application of legislation (positive law), data collection techniques are by conducting library research and interviews with the North Sumatra regional police (Polda Sumut). From the results of the research, the author draws the conclusion that the Police in dealing with terrorist crimes are based on applicable legal regulations and the National Police Chief is regulated in the Criminal Code in Article 40 and Article 51, Article 7 of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on Article 15 paragraph (1) letter g which strengthened by the decision of the Constitutional Court No. 33/PUU-XIV of 2016, Perkapolri No.1 of 2009 on Article 8 paragraph (1), Perkapolri No.23 of 2011 on Article 1 number 7, aspects of criminal law in the practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency, the principle of presumption of innocence in the code of procedural law, criminal law, Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which states that each individual member of the National Police is obliged to be responsible for the implementation of the use of force in his police actions and Article 49 paragraph (1) letter a. As a suggestion and hope in this research, related to regulations, reforms should be carried out in the hope that the new policy will be able to cut the terrorist chain which is also developing ways to carry out acts of terror.