Peran Korps Brimob Porli Dalam Penanggulanan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

Abstract

Penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor belum maksimal karena kejadian-kejadian yang disebabkan oleh geng motor selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor, 2) Bagaimana peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara), 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor bertentangan dengan Pasal 170 mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 368 mengenai penganiayaan dan Pasal 510 dan Pasal 511 mengenai pelanggaran ketertiban umum dalam KUHP. Disamping itu tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor sehubungan dengan lalu lintas juga bertentangan dengan Pasal 106 dan Pasal 115 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor dapat dilihat dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto berdasarkan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Adapun faktor kendala yang dihadapi brimob adalah pelaku pelanggaran merupakan anak dibawah umur, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dan aksi geng motor biasanya melibatkan banyak massa. Disarankan orang tua perlu melakukan pengawasan yang lebih baik kepada anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan atau aksi tauran yang dilakukan oleh geng motor. Orang tua tidak boleh hanya fokus pada pekrejaannya, dengan membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak yang terlibat dalam aksi kekerasan atau tauran oleh geng motor, sehingga anak-anak menghindar untuk tidak terlibat dalam aksi geng motor. Kepada para pejabat perlu membiarkan proses hukum berjalan tanpa melakukan intervensi, walaupun melibatkan anaknya sebagai pelaku pelanggaran hukum yang terjadi. The handling of riots caused by law violations committed by motorcycle gangs has not been maximized because incidents caused by motorcycle gangs always occur and are very disturbing to the community. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding law violations by motorcycle gangs, 2) What is the role of the Brimob Police Corps in overcoming law violations by motorcycle gangs (Study at the Police Mobile Brigade Headquarters of North Sumatra), 3) What are the obstacles faced by the police? faced by the Brimob Police Corps in dealing with violations of the law by motorcycle gangs (Study on Mako Brimob Polda North Sumatra). The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study indicate that the crime of violating the law by motorcycle gangs is contrary to Article 170 regarding crimes against public order, Article 351, Article 352, Article 368 regarding persecution and Article 510 and Article 511 regarding violations of public order in the Criminal Code. In addition, the crime of violating the law by motorcycle gangs in connection with traffic is also contrary to Article 106 and Article 115 in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of the Brimob Police Corps in overcoming violations of the law by motorcycle gangs can be seen by using Soerjono Soekanto's theory based on aspects of role as a norm, role as an individual/norm, and role in the social structure of society. The constraint factors faced by Brimob are that the perpetrators of violations are minors, the lack of parental supervision of their children and the actions of motorcycle gangs usually involve a large number of people. It is recommended that parents need to do better supervision of their children so that they are not involved in street actions or violent actions carried out by motorcycle gangs. Parents should not only focus on their work, by allowing their children to violate the law. The government should make restrictions on giving diversion to children who are involved in acts of violence or violence by motorcycle gangs, so that children avoid being involved in motorcycle gangs. Officials need to let the legal process run without intervening, even though it involves their children as perpetrators of law violations that occur.