Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Persoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (proceeds of crime) berada Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah mengenai pengaturan hukum p;erampasan aset hasil tindak pidana korupsi, faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, metode penulisan dalam penelitian ini adalah metode panulisan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara pihak yang terkait dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur dalam beberapa Pasal 39, 44, 46, 194 ayat (1), 273 ayat (3), faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistim in personam dan yang bersifat transnasional adalah dalam sistem in persoanam (hukum pidana), terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana, yang bersifar transnasional, perbedaan sistem hukum, perbedaan terminologi dan definisi, Sistem kerahasiaan perbankan, Perjanjian antarnegara, UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif. The issue of confiscating assets resulting from criminal acts of corruption (asset recovery) to minimize state losses is a factor that is no less important than efforts to eradicate corruption in addition to sentence the perpetrator to the heaviest penalty. Measures to minimize state losses must not only be carried out from the start of the case by freezing and confiscation, it is also absolutely necessary to cooperate with other countries where the proceeds of crime are in. Given that the criminal act of corruption is categorized as an extraordinary crime and is very likely. be a transnational crime, related to this in this study the authors found problems regarding legal arrangements for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, inhibiting factors for expropriation of assets resulting from criminal acts of corruption, the method of writing in this study is the normative juridical writing method with data collection techniques, namely research. literature and interviews of parties related to the research, in this study the authors draw the conclusion that the regulation of confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Crime Money laundering in Article 2, Criminal Code (KUHP) Article 10, Criminal Procedure Code which is regulated in several Articles 39, 44, 46, 194 paragraph (1), 273 paragraph (3), factors The barrier to confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the in personam system and which is transnational in nature is the in person (criminal law) system, the defendant dies while undergoing a process based on the criminal procedure law before it can be proven that the origin of his assets is due to the death of the defendant ending the legal process. criminal procedures, which are transnational in nature, differences in legal systems, differences in terminology and definitions, banking secrecy systems, international agreements, UNCAC 2003 have not adequately contemplated the laws and regulations in Indonesia, long mechanisms and procedures, large costs, and human resources which is not limitative