Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Akibat Adanya Perkawinan Antar Pekerja Di Satu Perusahaan (Studi Putusan No.12/Pdt.Sus-Phi/2019/Pnmdn)

Abstract

Adapun latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan di jumpai hak tenaga kerja yang masih terabaikan yaitu berupa menikah dengan rekan kerja, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih terabaikan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (BPR-NBP-4). Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 153(1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai perkawinan antar pekerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat adanya perkawinan antar pekerja di satu perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas- asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (Library research), penelitian lapangan (Field research) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diketahui dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat adanya perkawinan antar pekerja di satu perusahaan yaitu dikabulkan sebagian karena penggugat tidak benar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai aturan yang diterapkan perusahaan dan memiliki bukti dan tergugat tidak mengetahui penggugat menikah dengan salah satu karyawannya. Penggugat tidak pernah memberitahukan tidak masuk kerja karena adanya perkawinan sehingga penggugat yang mangkir kerja lima hari berturut-turut dikualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan peraturan perusahaan. Putusan hakim mengabulkan permintaan Tergugat bahwa alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat penggugat mangkir kerja selama lima berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasannya pengaturan mengenai perkawinan pekerja sebagai alasan PHK telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2017 dikarenakan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK telah diatur dalam pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. The background of the problem in this research is because it is found that the rights of workers are still neglected, namely in the form of marrying a co-worker, as regulated in laws and regulations that are still neglected by PT. Archipelago Rural Bank Bona Pasogit (BPR-NBP-4). This is certainly contrary to Article 153(1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Termination of employment is the termination of the relationship due to a certain matter which results in the termination of the rights and obligations between the worker/labourer and the entrepreneur. The problems that will be discussed in writing this thesis are how to regulate the marriage between workers as the reason for termination of employment by the company and how the legal protection for employees for unilateral termination of employment due to marriage between workers in one company. The type of research used is normative juridical, namely research on positive legal principles written in legislation. The type of data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are library research and field research which are analyzed qualitatively. The results of the research that are known from the unilateral termination of employment due to marriages between workers in one company are partially granted because the plaintiff does not properly always carry out his duties and responsibilities properly according to the rules applied by the company and has evidence and the defendant does not know the plaintiff is married to one of the its employees. The plaintiff never notified him of being absent from work because of a marriage so that the plaintiff who was absent from work for five consecutive days was qualified to resign in accordance with company regulations. The judge's decision granted the Defendant's request that the reason for the termination of employment was due to the plaintiff's absence from work for five consecutive years in accordance with the Manpower Act. In this thesis it can be concluded that the regulation regarding workers' marriage as the reason for layoffs has been regulated in the decision of the Constitutional Court No.13/PUU-XVI/2017 because what is contained in the Manpower Act is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that it does not have binding legal force. Legal protection for workers who have been laid off has been regulated in Article 156 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.