Kejian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Porli Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)Covid-19

Abstract

Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19, 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Sumatera Utara, 3) Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Korps Brigade Mobil Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, sedangkan teknik analisis data menggunakananalisiskualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwaaturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19 diatur dalam peraturan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan PandemiCorona Virus Disease 2019(Covid-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 Untuk Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah faktor intern terdiri dari faktor ekonomi dan kurangnya keperdulian masyarakat. Faktor ekstern terdiri dari kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, adanya kebijakan new normal. Kebijakan brimob yang diambil adalah kebijakan penal, yaitu memberi himbauan, menerapkan sanksi tindakan di tempat, serta tindakan mencegah kerumunan massa. Kebijakan non penal, yaitu penerapan protokol kesehatan oleh Brimob, sosialisasi yang gencar kepada masyarakat, aktif melakukan pengawasan, penegakan hukum yang tegas. Disarankan satuan brimop perlu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang peraturan protokol kesehatan serta sanksi hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan. Satuan brimop perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dengan menempatkan personilnya pada fasilitas umum khususnya tempat yang rawan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Satuan brimop perlu melakukan penegakan hukum yang tegas kepada setiap pelaku pelanggaran, tidak terbatas hanya tindakan di lapangan tetapi juga harus diproses sesuai dengan hukum dengan menangkap dan menyerahkan tersangkakepadapenyidik kepolisian. The Covid-19 pandemic demands a response from the Police as law enforcement officers in playing their role in disease control efforts, educating the public, and taking action against crimes that see the outbreak as an opportunity to commit various crimes. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol, 2) What are the factors causing the violation of the Covid-19 health protocol in North Sumatra, 3) What are the policies taken by the Brigade Corps? Police cars against perpetrators of violations of the Covid-19 health protocol. The research method used is descriptive analisys method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results show that the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, Instruction of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2021 concerning Extending the Enforcement of Restrictions on Micro-Based Community Activities and Optimizing the Covid-19 Handling Command Post at the Village Level and Village for Controlling the Spread of Covid-19, Telegram Letter Numbered ST/3220/XI/KES.7./2020 For Perpetrators of Health Protocol Violations. Factors that encourage violations of health protocols are internal factors consisting of economic factors and lack of public concern. External factors consist of people's habits, people's distrust of the government, the existence of new normal policies. Brimob policy taken is a penal policy, namely giving an appeal, applying sanctions on the spot, and preventing crowds. Non-penal policies, namely the application of health protocols by Brimob, intensive socialization to the community, active supervision, strict law enforcement. It is recommended that Brimop units need to be more aggressive in conducting socialization to the wider community about health protocol regulations and legal sanctions for violations of health protocols. Brimop units need to supervise community activities by placing their personnel in public facilities, especially places that are prone to health protocol violations. Brimop units need to carry out strict law enforcement against each perpetrator of violations, not limited to only field actions but also must be processed according to law by arresting and handing over suspects to police investigators.