Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan)

Abstract

Produk pangan impor merupakan salah satu produk paling banyak yang diperdagangkan secara online. Perdagangan online memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli, namun pada kenyataannya tidak terlepas dari permasalahan, sebab tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan secara online memiliki izin edar BPOM. Produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar akan berdampak pada kesehatan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut, dan juga akan merugikan negara sebab pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar pasti tidak akan membayar pajak. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPOM Medan dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf di bidang Penyidikan BPOM Medan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara online belum efektif diterapkan, karena masih banyaknya produk pangan impor yang diperdagangkan secara online yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM. Disebabkan kendala yang dihadapi BPOM dalam pengawasan produk pangan impor, yaitu jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang masih secara berkala dan acak, masih harus bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pelacakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Product imported food product is one of the most widely traded online. Online trading facilitate the access of consumers and businesses in the conduct of buy-sell transactions, but in fact not in spite of the problems, because not all imported food products traded online have permission edar BPOM. Imported food products that do not have the permit will have an impact on the health of the consumer who consumes food products, and will also be detrimental to the country for businesses that trade in imported food products that do not have a marketing authorization for sure will not pay tax. The purpose of this paper is to better understand the settings of the legal protection of the consumers on imported food that does not have a marketing authorization in Indonesia and determine the constraints faced by BPOM Medan in legal protection for consumers on imported food that does not have a marketing authorization that is traded online. The research method used is normative legal research, namely legal research literature or research on secondary data. The Data used in this study were collected through literature research and interviews with staff in the field of Investigation BPOM Medan, the data obtained were analyzed qualitatively. From the results of the research can be concluded that the implementation of legal protection for consumers on imported food that does not have a marketing authorization that is traded online is not yet effective applied, because there are many imported food products that are traded online and do not meet the quality standards set by BPOM. Due to the constraints faced by the FDA in the supervision of imported food products, namely the number of staff is limited, a monitoring system that is still periodic and random, still have to cooperate with the police to do tracking, as well as the lack of public awareness as a consumer.