Pertanggungjawaban Pidana bagi Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonenesia, khususnya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelanggaran keimigrasian tersebut umumnya berupa masuknya warga Negara asing ke Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan pihak keimigrasian dan juga tidak memiliki dokumen atau visa yang sah untuk tinggal di Indonesia, kondisi demikian menyebabkan terjadinya keresahan dan terganggunya stabilitas keamanan Negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara, data sekunder berupa buku-buku, dan data tersier berupa kamus, internet dan sejenisnya. Alat pengumpul data menggunakan daftar wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119 sampai Pasal 122, Pasal 124, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di kota medan dapat dikenakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif, maka pertanggungjawabannya pun berupa sanksi administrasif, seperti pembatalan izin tinggal, pendeportasian dan sebagainya. This research is motivated by the rise of cases of immigration violations committed by foreign nationals in Indonesia, especially in the area of North Sumatra Province. Immigration violations are generally in the form of entry of foreign nationals into Indonesia without going through the process of inspection by the immigration authorities and also not having a valid document or visa to stay in Indonesia, such conditions cause unrest and disruption of state security stability. This research method uses a qualitative descriptive approach with the type of normative juridical law research. Sources of data in this study came from primary data in the form of interviews, secondary data in the form of books, and tertiary data in the form of dictionaries, the internet and the like. The data collection tool uses a list of interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that legal arrangements for foreigners who commit immigration crimes/violations are regulated in Article 113, Article 114, Article 119 to Article 122, Article 124, Article 133 and Article 134 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Criminal liability for foreigners who commit immigration crimes/violations in the city of Medan may be subject to Article 119 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). However, if the violation is administrative in nature, then the responsibility is in the form of administrative sanctions, such as cancellation of residence permits, deportation and so on.