Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan

Abstract

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPDN) terhadap jabatan dan perilaku Notaris Kota Medan serta kendala dan upaya dalam menjalankan kewenanganya. Jenis penelitian yang digunakan metode hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif analisis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dengan metode deduktif. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia belum ada mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan dan perilaku Notaris. . Adapun kendala dalam menjalankan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan tidak bisa memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatan dan perilakunya . Upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan terhadap pelanggaran Jabatan dan perilaku Notaris dengan memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kepatuhan Notaris dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk dapat merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pemberian kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan dan perilakunya. The research problems are about authority implementation of MPDN (the Regional Supervisory Council for Notaries) over position and behavior or the notaries in Medan, and about the obstacles as well as efforts in the implementation. This is a normative juridical research. This research is analytically descriptive. The data are analyzed by collecting primary and secondary data. Then, the data are evaluated and qualitatively analyzed to discuss the research problems based on laws and regulations using deductive method. The analysis results are described qualitatively using legal interpretation and logics to obtain a new description or to strengthen the existing description to answers the research problems. The research results discover that either the Notarial Act or the Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia does not yet regulate the authority of MPDN (Regional Supervisory Council for Notaries) to impose sanctions to the notaries who violate their position and behavior. The obstacle encountered in the implementation of authority of Regional Supervisory Council for Notaries in Medan is that the council is not allowed to impose sanctions to the notaries who violate the Notarial Act in exercising their positions and behavior. The effort that can be madeby Regional Supervisory Council for Notaries against any violation to the Notarial is conducting socialization to improve notaries’ compliance, making report, and making recommendations to Territorial Supervisory Council. It is advised that the government revise the Notarial Act to grant authority to Regional Supervisory Council on concerning