Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat disepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, pencemaran nama baik juga dapat dilakukan secara langsung, yang pasti harus bisa di kategorikan sebagai penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu delik aduan, yang artinya pihak kepolisian hanya bisa memproses jika ada pengaduan dari korban, jadi tanpa adanya pengaduan maka pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan. Permasalahana dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media social, bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan bagaimana upaya penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan juga berdasarkan hasil wawancara dan data dilapangan dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskripstif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 310 KUHPidana, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP dan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peranan kepolisian diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (mulai dari penerimaan laporan/Pengaduan hingga mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disidangkan di Pengadilan guna mendapatkan kepastian Hukum) dan sarana Non Penal (Preventif dan Pre-emtif) melakukan langkah-langkah pencegahan berupa memberi penyuluhan dan edukasi serta menghentikan penyidikan bila kedua belah pihak yang berperkara berdamai dan pelapor telah mencabut pengaduannya. Defamation is an act to attack someone's good name or honor by accusing something so that it ismadepublic.This case of defamation cannot be underestimated because it can harm others. Defamation can not only be done via the internet, but defamation can also be done directly, which must be categorized as an insult. Defamation is an offense in a complaint, whichmeans that the police can only process a complaint from the victim, so without a complaint, the police cannot carry out an investigation. The problems in this research are how the laws of criminal defamation on socialmedia,what is the role of the police in enforcingthe criminal defamation lawon social media and howthe efforts to enforce the defamation lawon social media by the Directorate of SpecialCriminal Investigationof theSumatraRegionalPoliceNorth. The research method used is this type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library lawresearch. The nature of this research is descriptive analyst, the point is that from this research it is expected that a detailed and systematic description of the problem to be studied is obtained. The data collection tool used was literature study and also based on the results of interviews and field data using secondary data sources. The data analysis was conducted qualitatively, namely research on descriptive research and tended to use analysis, process and meaningwhich were prioritized. The results obtained in this study are the legal regulations for the criminal act of defamationasregulatedinLawNo.1of1946concerningtheCriminalCode.Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Article 315 of the Criminal Code and article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). The role of the police is regulated in the Law of the Republic of IndonesiaNo. 2 of 2002 concerning theNational Police of the Republic of Indonesia, the police in enforcing the defamationlawonsocialmedia are carried out in twoways, namely through the means of Penal (from receiving reports/complaints to sending suspectsandevidence to thePublicProsecutor andthen being tried in court for obtain legal certainty) and Non-Penal means (Preventive and Pre-emtive) take preventive measures in the form of providing counseling and education as well as stopping investigations when the two parties are in a reconciliation case and the reporter has withdrawn the complaint.