Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Abstract

Efektifitas penegakan hukum merek berbanding lurus dengan kualitas kebijakan hukum pidana pelanggaran merek. Mengingat lemahnya penegakan hukum merek saat ini, maka permasalahan dalam penelitian ini harus dilakukan guna menjaawab permasalahan berikut: Bagaimana kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional? Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan? Bagaimana mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek? Mengacu pada permasalahan yang notabene tidak hanya meneliti kebijakan hukum (law in a book), namun juga penerapannya (law in action), maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif- terapan (applied law research). Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, Saat ini terdapat Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM), kebijakan hukum pidananya sendiri terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Kedua, Penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan tidak dalam level efektif, mengingat: paska terbitnya UUM sifatnya menjadi delik aduan; penempatan penyidik yang tidak sesuai keahlian; dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, beberapa aspek guna mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif yang dapat diupayakan, yaitu: Substansial: merubah delik aduan menjadi delik biasa; Struktural, peningkatan kualitas SDM penyidik dan atau berkoordinasi dengan PPNS terkait; Kultural, menanamkan pemahaman tindak pidana pelanggaran merek melalui penyuluhan hukum pada masyarakat Medan. The effectiveness of trademark law enforcement is directly proportional to the quality of the criminal law policy on trademark infringement. Considering the current weakness of trademark law enforcement, the problem in this research must be carried out in order to answer the following problems: How is the criminal law policy for trademark infringement in national regulations? How is the application of the criminal law policy for trademark infringement by The Metropolitan Police Of Medan? How to create an effective criminal law policy in tackling trademark infringement? Referring to the problem that incidentally not only examines legal policy (law in a book), but also its application (law in action), this research uses applied law research. The results of this study include: First, currently there is Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the criminal law policy itself is contained in Article 100 to Article 103. Second, the application of the criminal law policy of trademark infringement by The Metropolitan Police Of Medan is not in the effective level, considering: after the publication of the Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, its nature becomes a crime by accusation; placement of investigators who do not match their expertise; and low legal awareness of the community. Third, several aspects in order to realize an effective criminal law policy that can be pursued, namely: Substantial: changing the crime by accusation into ordinary offenses; Structural, improving the quality of human resources of investigators and / or coordinating with related PPNS; Cultural, instilling an understanding of the crime of trademark infringement through legal counseling to the people of Medan.