Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kreditterhadap Debitur Umkm Terdampakpandemi Covid-19(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara Dan Kantor Pusat Bank Sumut)

Abstract

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara yang diharapkan akan terus menguat ke depannya. Dampak pandemi COVID-19 yang telah menghangtam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha. Guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat sebagian para debitur khususnya pelaku usaha UMKM sulit untuk memenuhi kewajiban di dalam perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit adalah perubahan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Terjadinya restrukturisasi kredit disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam perjanjian kredit tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19? bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19? bagaimana kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 merupakan kebijakan yang efektif dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dimana bank dapat melaksanakan kebijakan POJK ini dengan menyesuaikan pada kondisi bank, dan debitur UMKM pun mendapatkan keringanan untuk waktu tertentu. MSMEs are the backbone of the country's economy which is expected to continue to strengthen in the future. The impact of the COVID-19 pandemic that has hit MSMEs is as many as 1,785 cooperatives and 163,713 business actors. The economic shock caused by the COVID-19 pandemic has made it difficult for some debtors, especially MSME business actors, to fulfill obligations in credit agreements. Credit restructuring is a change in terms and conditions as stated in the credit agreement. The occurrence of credit restructuring is due to the terms and conditions contained in the credit agreement cannot be applied or there are obstacles in their fulfillment. The problem in this study is how to arrange credit restructuring for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? How is the credit restructuring mechanism for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? How is the legal review of credit restructuring for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This research uses descriptive data analysis. Based on the research results obtained, the overall policy issued by the Financial Services Authority is OJK Regulation (POJK) Number 48/POJK.03/2020 concerning Amendment Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 is an effective and profitable policy for banks and customers. Where banks can implement this POJK policy by adjusting to bank conditions, and MSME debtors also get relief for a certain time.