Analisi Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Abstract

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, 2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam peraturan yaitu: Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan adalah fFaktor intern terdiri dari ingin melakukan pencurian, melakukan pengancaman, hendak melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, berjaga-jaga. Faktor ekstern terdiri dari faktor melakukan tauran, dipengaruhi oleh teman, kebiasaan seseorang, serta kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Tetapi kebijakan penal terhadap pelaku pembawa senjata tajam masih kurang tegas dilaksanakan, dimana dalam putusan perkara No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pelaku dipidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi resividis serta pembelajaran bagi orang lain. Disarankan aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan membawa senjata tajam. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat. One form of law violation that is often carried out by members of the community is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated as a sharp weapon, which is usually used as a tool in crimes, such as theft and extortion with threats. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding criminal acts without the right to carry sharp weapons, 2) What are the factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City, 3) How is the criminal law policy? against people who without the right to carry sharp weapons in the city of Medan. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of carrying sharp weapons are regulated in regulations, namely: Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Regulation of Sharp Weapons, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1946 concerning Regulations concerning Criminal Law. The factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City are internal factors consisting of wanting to commit theft, making threats, wanting to commit violence against certain people, just in case. External factors consist of factors of doing rules, influenced by friends, one's habits, and lack of legal awareness. Criminal law policies against people carrying sharp weapons in Medan City consist of: penal policies and non-penal policies. The penal policy is carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. However, the penal policy against the perpetrators of carrying sharp weapons is still not strictly implemented, where in the decision of case no. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, the perpetrator is sentenced to only 1 (one) year and 6 (six) months. Non-penal policies as a preventive measure for the crime of carrying sharp weapons are: increasing public awareness through socialization, carrying out strict supervision by increasing raids and patrols, the importance of parents' attention to their children, as well as strict law enforcement to reduce recidivism and learning for people other. It is recommended that law enforcement officers need to be more assertive in imposing crimes against perpetrators of criminal acts carrying sharp weapons. The government needs to carry out more intensive socialization to increase public awareness of the prohibition of carrying sharp weapons. Police officers need to carry out stricter supervision of community activities.