Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Ilegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Langkat

Abstract

Salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pembalakan liar atau illegal logging, yang merupakan tindakan eksploitasi oleh manusia terhadap hutan sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat, 3) Bagaimana kebijakan yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pembalakan liar diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar di Kabupaten Langkat adalah fFaktor intern, terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan faktor ekstern, terdiri dari faktor harga kayu mahal, kebutuhan kayu tinggi, pengawasan yang lemah, penegakan hukum kurang tegas. Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar terdiri dari kebijakan penal yaitu laporan pembalakan liar, menindaklanjuti pembalakan liar, terjum ke lokasi pembalakan liar, mengamankan barang bukti, menangkap truk kayu illegal. Kebijakan non penal yaitu sosialisasi larangan pembalakan liar, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengawasi truk-truk kayu, pemeriksaan tersangka, pengembangan kasus, pelimpahan berkas. Disarankan pemerintah perlu melakukan kebijakan dengan sosialisasi yang lebih gencar mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aksi pembalakan liar. Kepolisian perlu lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas di hutan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar. Kepolisian perlu lebih tegas untuk menolak segala bentuk intervensi dalam penyidikan perkara pembalakan liar, walaupun tersangkanya adalah pejabat penting di pemerintahan. One of the human activities that cause environmental damage is illegal logging or illegal logging, which is an act of exploitation by humans of the forest, causing damage to the forest ecosystem. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding criminal acts of forest destruction in Indonesia, 2) What are the factors that cause illegal logging in the Langkat Police jurisdiction, 3) What are the policies carried out by the Police in law enforcement against illegal logging in Indonesia? Langkat Police jurisdiction. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study show that the legal rules regarding illegal logging are regulated in laws and regulations, namely Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems, Law no. 5 of 1990 concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems, and Government Regulation Number 60 of 2009 concerning Forest Protection. The factors that cause illegal logging in Langkat Regency are internal factors, consisting of economic factors and the lack of public awareness of the environment, and external factors, consisting of high wood prices, high demand for wood, weak supervision, less strict law enforcement . The policies carried out by the Langkat Police in law enforcement against the crime of illegal logging consist of penal policies, namely reporting illegal logging, following up on illegal logging, going to illegal logging locations, securing evidence, catching illegal timber trucks. Non-penal policies include socializing the prohibition of illegal logging, increasing community participation, supervising timber trucks, examining suspects, developing cases, and transferring files. It is suggested that the government needs to carry out policies with more intensive socialization regarding the negative impacts that can be caused by illegal logging. The police need to be more active in monitoring activities in the forest to prevent illegal logging. The police need to be more firm in rejecting all forms of intervention in the investigation of illegal logging cases, even though the suspect is an important government official.